Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan No. 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Kesehatan No. 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Pergub ini diatur tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup pelayanan pada RS Mandalika meliputi pelayanan dan non pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2024.
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Perda No. 9 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang mengharuskan adanya penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran tersebut.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.84 Tahun 2022, Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Provinsi Kaltara No.1 Tahun 2022; Perda Provinsi Kaltara No. 9 Tahun 2023;
Peraturan ini menjabarkan rincian pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran untuk berbagai jenis belanja, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, serta proyeksi defisit dan pembiayaan neto.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
44 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 avat (4), Pasal 25, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Pcraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020; Peraturan Mentcri Agama Nomor 32 Tahun 2020; Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (Enam) Bab Dan (Dua Puluh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Tata Cara Pelaporan; Pengawasan; Pendanaan; Ketentun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47, BD Tahun 2023 No. 48
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20l4 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Tata Kelola RSUD Hanau;
b. SPM RSUD Hanau
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau
42 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 47 Tahun 2023
PERGUB Prov. Lampung No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Peraturan Gubemur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
untuk mewujudkan ASN yang BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu disusun peraturan yang berkenaan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Taun 1964; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 45 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 49 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
28 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perdagangan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan;
Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan, Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas;
Ketentuan Lain Lain;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 46
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 25 ayat
(2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023
Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Daftar Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,Struktur dan Materi Portal Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Sosial /Badan Usaha Non Perseroan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
-
17 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2023
JASA - KONSTRUKSI - PENYELENGGARAAN - KEBIJAKAN - KHUSUS
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD 2023/49
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 ; Permen PUPR No. 1 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Pemberdayaan Penyedia Jasa Kontruksi Daerah; Penyelenggaraan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi Daerah; Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi; Fasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Jasa Kontruksi; Sanksi Administratif; Keteuntuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2023.
10 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 46 Seri E; https://dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/48022/2023pg00350046.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 12 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 22 Tahun 2009;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 30 Tahun 2014;
UU No 1 Tahun 2022;
UU No 12 Tahun 2023;
PP No 74 Tahun 2014;
PP No 55 Tahun 2016;
Perpres No 5 Tahun 2015;
Perpres No 55 Tahun 2019;
Permendagri No 6 Tahun 2023;
Perda Prov Jawa Timur No 9 Tahun 2010.
Besaran PKB dan BBNKB dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan. Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan Bobot. Dasar pengenaan BBNKB merupakan NJKB. Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus dimiliki Badan Hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 46 Tahun 2023
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD 2023 (46)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan ketentuan Pasal 766 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 12 Tahun 2017, Pergub No 38 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan dan kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas, jabatan fungsional, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
