Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Sebatung.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Puskesmas Sebatung dengan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dengan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Sebatung;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS SEBATUNG,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;PRINSIP TATA KELOLA;SISTEMATIKA;PENGENDALIAN DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA DINAS SO SIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan pasal 142 perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala/peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan;
b. Bahwa telah ditetapkannya peraturan bupati tebo No 26 Tahun 2024 tentang perubahan ahir peraturan bupati No 11 Tahun 2023 tentang rencana kerja perangkat daerah Kab.Tebo Tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan perubahan bupati tebo No 49 Tahun 2023 tentang rencana kerja dinas soaial pemberdayaan perumpuan dan perlindngan anak Kab.Tebo Tahun 2024.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000;UU No 17 tahun 2003;UU No 23 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 17 tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 11 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;UU No 23 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO 9 Tahun 2015;UU No 8 Tahun 2016;UU No 1 Tahun 2022;Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006;Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2015;Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008;Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018;Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019;Peraturan menteri dalam negeri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 Tahun 2018;Peraturan presiden No 59 Tahun 2017;Persturan presiden No 18 Thaun 2020;Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017
Peraturan menteri dalam negerin No 90 Tahun 2019;Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungna anak No 13 Tahun 2020P;eraturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2007;Peraturan daerah Kab.Tebo No 1 Tahun 2023;Peraturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2023
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024dan Rencana Kerja Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 586
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Tengah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153);
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang pangan. Ruang Lingkup Perbup ini meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 14
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Surat Keterangan Asal Ikan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
standar pelayanan. Bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan
di Daerah, maka perlu adanya penataan dan pembinaan
usaha perikanan yang mengarah kepada peningkatan
pelayanan taraf hidup, pembinaan pembudidaya ikan,
nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta
terbinanya kelestarian ikan dan lingkungannya. Dalam rangka untuk memberikan arah, landasan,
pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak
yang terlibat dalam penyelenggaraan Surat Keterangan
Asal Ikan di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Keterangan
Asal Ikan.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2021; Permen KKP No.6/PERMEN-KP/2020; Permen KKP No.15/PERMEN-KP/2020; Permen KKP No.47/PERMEN-KP/2020; Permen KKP No.5 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.16 Tahuin 2021
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Surat Keterangan Asal Ikan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Jenis Usaha Budidaya Perikanan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 48 Tahun 2024
ANALISA STANDAR BELANJA-HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD.2024/NO.48, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 29 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dengan adanya penambahan jenis belanja barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu dilakukan penyesuaian Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan pada lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 29 Tahun 2023.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 108 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan Aktivitas, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Diatur mengenai ketentuan umum; Analisa Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
4 Halaman, Lampiran 2 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD Tahun 2024 No. 816
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pemungutan Pajak Reklame;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum;
2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
3. Perizinan dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
4. Dasar Pengenmn, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
5. Masa Pajak , Tahun Pajak, dan Wilayah Pemungutan;
6. Tata Cara Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
7. Keberatan dan Banding;
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
10. Penyitaan dan Lelang;
11. Pengawasan dan Penertiban;
12. Ketentuan Peralihan; dan
13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Pajak Reklame sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
48 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka
Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 115 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
4 Halaman; 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 47 Tahun 2024
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sleman
Nomor 52.1 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi Masyarakat Kurang Mampu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layah Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa rumah yang layak huni merupakan salah satu
kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kesehatan keluarga dan mempunyai
peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak
serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri,
mandiri, dan produktif; bahwa setiap warga Kabupaten Sleman berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 52.1 Tahun 2021
tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan
Rumah Baru bagi Masyarakat Kurang Mampu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga harus diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 52.1 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi
Masyarakat Kurang Mampu.
Jumlah Halaman: 17 hlm. Lampiran: 33 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pekalongan No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan
PERBUP Kab. Pekalongan No. 105 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur
jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan,
Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis .Jabatan dan
Analisis Behan Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6
Tahun 2023 tentang Analisis .Jabatan dan Analisis
Behan Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi
Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah
untuk ketiga kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Analisis .Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2024
Perbup Kab. Purbalingga No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan kegiatan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu mengubah
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 diubah.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
