Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.537 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Permenparekraf Nomor 11 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Permenaker Nomor 4 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Permenaker Nomor 3 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permenaker No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Download file:

Permenaker Nomor 10 Tahun 2023.pdf

jabatan fungsional - pengantar kerja

2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 10, BN 2023 (923); 125 hlm

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

ABSTRAK:

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja pada instansi pusat dan instansi daerah, perlu dilakukan pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengantar Kerja yang berpedoman pada penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2020; Permenaker No. 1 Tahun 2021; Permenpan dan RB No. 1 Tahun 2022
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan mengenai Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

CATATAN:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 838), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
125 hlm; hlm 1 sd 9 (batang tubuh), hlm 10 sd 125 (lampiran)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download file:

2023PMNaker007.pdf

PEDOMAN TEKNIS - PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI - JABATAN FUNGSIONAL - PENGANTAR KERJA

2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 7, BN 2023 (490): 18 Halaman, jdih.kemnaker.go.id

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

ABSTRAK:

Bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional pengantar kerja, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
Dasar Hukum Peraturan Kemnaker Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2020; Peraturan Kemnaker No. 1 Tahun 2021; Dan Peraturan PANRB No. 1 Tahun 2022
Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, Instansi Pembina memiliki kewenangan: a. menetapkan kebijakan Uji Kompetensi; b. menetapkan sekretariat Uji Kompetensi; c. menetapkan tim Penguji Kompetensi; d. menetapkan skema Uji Kompetensi; e. menetapkan materi Uji Kompetensi; f. menetapkan Peserta Uji Kompetensi; g. melaksanakan Uji Kompetensi; h. menetapkan standar penilaian; dan i. menerbitkan Sertifikat Kompetensi. (2) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, Menteri menunjuk Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan: a. tim Penguji Kompetensi; dan b. sekretariat Uji Kompetensi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Lampiran File; 36 Halaman

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.252/MEN.X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya

Download file:

Permenaker Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Abstrak

Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permenaker No. 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Download file:

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permenaker No. 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Download file:

Permenaker Nomor 5 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 17 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

Mencabut

Permenakertrans Nomor PER.09/MEN/V/2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

Download file:

Permenaker No. 19 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 2 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur

Mengubah

Permenaker No. 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur

Download file:

Permenaker No. 16 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.