Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, Instansi Pembina memiliki kewenangan: a. menetapkan kebijakan Uji Kompetensi; b. menetapkan sekretariat Uji Kompetensi; c. menetapkan tim Penguji Kompetensi; d. menetapkan skema Uji Kompetensi; e. menetapkan materi Uji Kompetensi; f. menetapkan Peserta Uji Kompetensi; g. melaksanakan Uji Kompetensi; h. menetapkan standar penilaian; dan i. menerbitkan Sertifikat Kompetensi. (2) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, Menteri menunjuk Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan: a. tim Penguji Kompetensi; dan b. sekretariat Uji Kompetensi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Bentuk Singkat

Permenaker

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

27 Juni 2023

Tanggal Berlaku

27 Juni 2023

Sumber

BN 2023 (490): 18 Halaman, jdih.kemnaker.go.id

Subjek

JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Ketenagakerjaan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1497 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023PMNaker007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN TEKNIS - PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI - JABATAN FUNGSIONAL - PENGANTAR KERJA
2023
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 7, BN 2023 (490): 18 Halaman, jdih.kemnaker.go.id
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
ABSTRAK:	Bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional pengantar kerja, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. Dasar Hukum Peraturan Kemnaker Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2020; Peraturan Kemnaker No. 1 Tahun 2021; Dan Peraturan PANRB No. 1 Tahun 2022 Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, Instansi Pembina memiliki kewenangan: a. menetapkan kebijakan Uji Kompetensi; b. menetapkan sekretariat Uji Kompetensi; c. menetapkan tim Penguji Kompetensi; d. menetapkan skema Uji Kompetensi; e. menetapkan materi Uji Kompetensi; f. menetapkan Peserta Uji Kompetensi; g. melaksanakan Uji Kompetensi; h. menetapkan standar penilaian; dan i. menerbitkan Sertifikat Kompetensi. (2) Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, Menteri menunjuk Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan: a. tim Penguji Kompetensi; dan b. sekretariat Uji Kompetensi.
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023. Lampiran File; 36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521