Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.582 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Sijunjung 2018_4.pdf

pdam tirta sanjung buana

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas serta meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta profesionalitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, perlu adanya pengaturan yang mengatur pengelolaan perusahaan daerah secara komprehensif dan profesional; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, melaksanakan kewenangan otonom Pemerintah Daerah, dan memberikan pedoman dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum perlu pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
Perda ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana dengan sistematika: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Tempat Kedudukan Bab III Kegiatan Usaha Bab IV Modal Bab V Organ Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana Bab VI Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana Bab VII Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bab VIII Perencanaan dan Pelaporan Bab IX Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bab X Kerja Sama Bab XI Evaluasi dan Restrukturisasi Bab XII Penggabungan dan Peleburan Bab XIII Pembubaran Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
38

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 ...DA 15 TAHUN 2007.pdf

penyertaan modal-pDAM

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya

ABSTRAK:

bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan secara maksimal Perusahaan . • •, , >_.-' Daerah, sehingga dapat menjarnin terselenggaranya kegiatan perusahaan daerah berdasarkan prinsip prinsip ekonomi, maka diperlukan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu mengubah beberapa ketentuan dala 111 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya
Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones ia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 1 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Palan Raya Nomor 11 Tahun 2016
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah di ubah dengan Modal Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 18), di ubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah di ubah dengan Modal Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 18), di ubah
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda.pdf

air, aliran sungai, kesehatan, lingkungan, ekosistem

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

ABSTRAK:

a. aliran sungai di Kabupaten WayKanan memegang peranan penting dalammenyangga ekosistem lingkungan dan memilikifungsi penting dalam pembangunan ekonomimasyarakat yang berkelanjutan di daerah; b. kerusakan daerah aliran sungai diKabupaten Way Kanan dewasa inisemakinmemprihatinkan, sehingga mengakibatkanbencana alam, banjir, tanah longsor, krisis airdan/atau kekeringan yang telah berdampak padaperekonomian dan tata kehidupan masyarakat; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 4.Undang-Undang Nomor12 Tahun 1999; 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 9.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 17.Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2008; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2012; 20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor: 11A/PRT/M/2006; 21.Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.42/Menhut-II/2009; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor11Tahun 2011;
Mengenai pengelolaan daerah aliran sungai terpadu kabupaten Way kanan, pembentukan Peraturan Daerah iniadalah sebagai pedoman dalam mengelola DASsebagai salah satu sumber utama kehidupan manusiadan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melaluiperencanaan, pelaksanaan, pembinaan danpemberdayaan serta pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
32 Halaman, dan 8 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Banjar No. 3 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

Download file:

2018pd3228001.pdf

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2018/1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa peraturan daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Dan bahwa untuk mewujudkan dan menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi perlu dicabut, Sehingga untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5715 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Dan berdasarkan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pencabutan Peraturan, Terdiri dari 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2014 dicabut.
4 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengawasan Kualitas Air Minum Dan Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda_01_2018.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Download file:

Perda-No-25-Tahun-2017.pdf

pencabutan-perda-airtanah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2017/No.25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/106 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan Air Tanah perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Irigasi

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda-No-22-Tahun-2017.pdf

IRIGASI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2017/No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Irigasi

ABSTRAK:

a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat di daerah; b. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian, yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta, transparansi, dan akuntabilitas di Daerah; c. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, maka guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu penataan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, ruang lingkup, wewenang dan tanggungjawab, pola pengaturan air irigasi, pembangunan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, keberlanjutan sistem irigasi, pengelolaan aset irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, partisipasi masyarakat petani/ P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketenguan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
43 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA172017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Nomor 12 Tahun 2017.doc

PENCABUTAN-PERATURAN-IRIGASI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No 12/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUUXI/2013 terkait pembatalan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Nomor 10 Tahun 2017.doc

PENCABUTAN-PERDA-PENGELOLAAN-AIR

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No 10/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah tidak sesuai dengan Lampiran Romawi I huruf CC angka I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/89 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.