pembentukan - badan - rumah - sakit - daerah - ciawi - kabupaten - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 93
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mendorong agar rumah sakit daerah dalap lebih mampu mengantisipasi perubahan maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000 ; PP No. 84 Tahun 2000; Perpres No. 40 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
7 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2002
pembentukan - desa - grimukti - kecamatan - bojonggambir - kabupaten - tasikmalaya
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 42 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Girimukti Kecamatan Bojonggambir
ABSTRAK:
Bahwa dengan terlalu luasnya wiklayah dan pesatnya perkembamgan jumlah penduduk di Desa Pedangkamulyan dalam rangka menciptakan pemerintah Desa yang efektif dan efisien maka perlu dituanglan dalam Perda kab. tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1960; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999;PP No 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Keputusan Mendagri No. 63 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 39 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pembentukan Pembagian Wilayah Dan Penetapan Batas Desa, Penduduk Kekayaan Dan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintahan Desa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
5 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kapada
Daerah perlu disesuaikan ;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah,
diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengarahan
dana selain dari Pemerintah juga dari pihak ketiga dan
masyarakat;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
menetapkan kembali Penerimaan Sumbangan PihakKetiga Kepada
Daerah dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
yang meliputi
Ketentuan Penerimaan Sumbangan, Ketentuan Persetujuan, Ketentuan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 28 Tahun 2002
organisasi - perangkat - daerah - kabupaten - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 92
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyimpan tuntutan dan dinamika pemerinah, pembangunan serta pelayanan masyarkat sesuai UU No. 22 Tahun 1999 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 96 Tahun 2000; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP no. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Organisai perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bagan Struktur Organisasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
17 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1/Per/DPRD/1953 tentang Penjualan Minuman Keras
Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Untuk Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Retribusinya
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2002/No. 30 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Minuman Keras/ Beralkohol
ABSTRAK:
bahwa memproduksi, menjual dan menggunakan minuman keras pada hekekatnya bertentangan dengan norma - norma keagamaan dan kesusilaan, dan dapat mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimangan dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan memproduksi, menjual dan menggunakan
minuman keras; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas serta sesuai dengan perkembangan yang ada, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 1/ Per./ DPRD/ 53 tentang Perjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Retribusirya yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Untuk Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Retribusinya dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Minuman Keras / Beralkohol;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MEN.KES/IV/77; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN.KES/PER/11/1982; Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Produksi, Peredaran, Pengeceran Dan Penjualan
Bab IV Ketentuan Larangan
Bab V Pengecualian
Bab VI Ketentuan Penyidikan
Bab VII Ketentuan Pidana
Bab VIII Peran Serta Masyarakat
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2002.
Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 1/Per/DPRD/1953 dab Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 1976 dicabut.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002
RETRIBUSI - DAERAH - BAGI SETIAP PEMBORONG - KONTRAKTOR - YANG BEROPERASI DALAM - KABUPATEN MUARO JAMBI
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2002/NO.60
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/
KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 Seri B Nomor 10 perlu diubah untuk pertama kalinya, karena belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum memberikan kontribusi yang memadai bagi peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah; Berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001;
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 18 Tahun 2000; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 147 Tahun 1998; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi No. 16 Tahun 2001.
Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/ KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2002.
Menambah 1 Angka pada Ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Muaro Jambi No. 16 Tahun 2001, yaitu Angka 3; Mengubah Ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Muaro Jambi No. 16 Tahun 2001.
3 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin berkembangnya pedagang kaki lima
dalam segala bentuk dan jenis usahanya dengan menempati
tempat-tempat umum yang telah mempunyai fungsi sendiri,
naka perlu adanya pengaturan terhadap pedagang kaki lima ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan
Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Daeah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pengaturan Pedagang Kaki Lima
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Pengaturan Tempat Usaha, Perizinan, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Pembinaan, Ketentuan Pidana, Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
