Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,017 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2000

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Desa

Download :
KAB_TOBA SAMOSIR_11_2000_OCR.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2000

Kerjasama Desa

Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
perda_nomor_11_tahun_2000.pdf

Abstrak

DESA - kerjasama

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kerjasama Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang No mor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiclen Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, bentuk, obyek danbadan kerjasama, tata cara kerjasama, bimbingan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
7 hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 34 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces

Download :
PP No.11 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 260 Tahun 1977
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II magelang Nomor 5 tahun 1984

Download :
perda_no_11_tahun_2000.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/Nomor 17 Seri B No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa terhadap kekayaan daerah yang berupa denda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau dibawah penguasaan Pemda Kota Magelang, sepangjang tidak dipergunakan oleh Pemda dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dipungut Retribusi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Perda Kota Magelang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; Permendagri No 7 Tahun 1997; PP No 20 Tahun 1997; Kepmendagri No 174 Tahun 1997; Kepmendagri No 175 Tahun 1997; Kepmendagri No 32 Tahun 1998; Kepmendagri No 119 Tahun 1998; Kepmendagri No 43 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuna, nama, subyek dan obyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah, prinsip dan sasraan dalam penetapan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, tata cara pemakaian kekayaan daerah, masa retribusi, saat retribusi terutang dan syrat pemberitahuan terutang, tata cara penetapan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminitsrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2000.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 260 Tahun 1977, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II magelang Nomor 5 tahun 1984 dicabut.
17 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2000

Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian

Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Download :
Keputusan_Presiden_no_11_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2000

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bogor

Struktur Organisasi

Download :
perda_11_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000

Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya

Desa

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Download :
Kota Semarang Perda 11 2000.pdf

Abstrak

pengaturan-pembinaan-pedagang-kaki-lima

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No.30 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingakt II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka dipandang perlu mengatur kembali Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Pereturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur pedagang yang didalam usahanya memprgunkan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihal lain. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Pengaturan Tempat Usaha; 3. Perijinan; 4. Retribusi; 5. Hak, Kewajiban dan Larangan; 6. Pembinaan; 7. Pelaksanaan dan Pengawasan; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2000.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2000

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
perda no 11 tahun 2000 ocr.pdf

Abstrak

anggaran pendapatan dan belanja desa

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah (Perda) Ini mengatur tentang tata cara penyusunan anggaran, bentuk dan susunan anggaran, tata usaha keuangan desa, perhitungan anggaran, mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, mekanisme pengangkatan dan tugas bendahara desa, pembahasan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran, perhitungan anggaran, mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2000.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2000.