Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Mendatangkan Sampah dari Luar Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka keberlanjutan pemenuhan bahan
baku sampah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Kota Surakarta, perlu mendatangkan sampah dari luar
daerah; bahwa dalam rangka membangun sinergitas kerja sama
antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya,
disusun program mendatangkan sampah dari Luar
daerah untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah Kota Surakarta dengan sistem informasi
kebutuhan sampah monitoring online; bahwa dalam rangka pelaksanaan program
mendatangkan sampah dari luar daerah, perlu disusun
petunjuk teknis untuk memberikan kepastian hukum; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Program Mendatangkan
Sampah Dari Luar Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Jenis dan Syarat, Tugas dan Wewenang Dinas, Tata Cara Pengangkutan, Pengawasan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21.2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sangat
berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat
baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga
perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi
pejabat yang bertanggung jawab dalam menjalankan
tugas dan fungsi perangkat daerah; bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian
hukum bagi pihak yang berwenang menjalankan tugas
dan fungsi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta yang sedang berhalangan, perlu dilakukan
pengaturan terhadap pelaksana tugas dan pelaksana
harian; bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu disesuaikan; hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penunjukan
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penunjukan, Kriteria, Pejabat yang Berwenang Mengusulkan dan Pejabat yang Berwenang Menunjuk, Pengusulan, Penunjukan dan Pencabutan, Tugas dan Wewenang, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 9.3 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya
Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga Kota Surakarta dimaksudkan untuk
mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Kota Surakarta; bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Biaya Operasional
Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Kota Surakarta bertujuan memberikan pedoman
pemberian Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga demi
terlaksananya Pembangunan Daerah yang Partisipatif;
bahwa Petunjuk Teknis Penydluran Hibah Biaya
Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga Kota Surakarta perlu diatur dalam
peraturan perundang-undangan untuk melengkapi
ketentuan mengenai hibah yang khusus untuk biaya
operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional
Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Alokasi dan Kegunaan, Pengajuan dan Penganggaran, Mekanisme Pencairan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
23 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 9.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah dan anak Putus Sekolah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak memperoleh
pendidikan bagi setiap warga negara dan untuk menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, perlu dilakukan
penanganan kepada anak tidak sekolah dan anak putus
sekolah secara terencana, terarah dan berkesinambungan; bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk
memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang merata bermutu bagi
setiap masyarakat tanpa diskriminasi; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah
maka perlu disusun petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Anak Tidak
Sekolah dan Anak Putus Sekolah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Penanganan ATS dan APS, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Kerja Sama, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
14 hlm
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP - 0095 /SKKIA0000/2023/S9 Tahun 2023
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi NO. KEP - 0095 /SKKIA0000/2023/S9, skk migas
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Tata Kerja Formula dan Harga Minyak Mentah dan/atau Kondensat Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 27A Tahun 2015
PERWALI Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Mengubah sebagian
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan atas pelaksanaan APBD serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian format dikumen, format laporan dan alur proses dalam aplikasi keuangan yang digunakan agar sesuai dengan Perwali Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; bahwa dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penundaan permberlakuan Perwal Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwal Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentag Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang Perubahan atas Perwal Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 mengenai masa berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 9A Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Daerah Bagi Pengendalian Ekosistem Hutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
