Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.093 peraturan dalam 1,131 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 30.A Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KOTA BEKASI

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan Wali Kota_30.A _2018.pdf

Abstrak

standar audit aparat pengawasan internal

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30.A, BD 2018/30.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KOTA BEKASI

ABSTRAK:

Dalam rangka mengikuti perkembangan audit yang berlaku saat ini sesuai dengan Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka Perwali Kota Bekasi No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Bekasi perlu ditinjau kembali. Untuk menjamin pelaksanaan tugas audit sesuai dengan ukuran mutu tertentu dan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), diperlukan Standar Audit yang berlaku internal Inspektorat Kota Bekasi. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP, yang antara lain bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya dan menjadi pedoman dan penilaian keberhasilan pekerjaan audit.
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenpan RB No. 10 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota tentang Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Audit Aparat pengawasan Internal Pemerintah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
58 halaman (lampiran 54 halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 13.b Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Taliabu No 13b tahun 2018 tentang juklak Penilaian BMD.pdf

Abstrak

barang milik daerah-petunjuk pelaksanaan penilaian

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13.b, Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018 Nomor 13.b

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu

ABSTRAK:

Untuk menyajikan nilai Barang Milik Daerah sesuai standar akuntansi yang berlaku dalam Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, perlu melaksanakan penilai atas Barang Milik Daerah yang belum memiliki nilai atau memiliki nilai Rp. 0,00. Atau Rp. 1,00. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Petunjuk Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Peraturan Bupati.
UU No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Pulau Taliabu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Taliabu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
18 Halaman, Lampiran: 13 Halaman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum,

Download :
PermenPUPR34-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 17/9/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/18/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 12-5-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008

Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan BI No. 10-39-PBI-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/17/PBI/2005

Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan BI No. 7-17-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000

Perubahan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR Tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Mengubah :

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR Tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 2-16-PBI-2000.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003 Tahun 2003

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Diubah dengan :

PMK No. 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Mengubah :

KMK No. 447/KMK.05/2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 190/KMK.05/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 251/KMK.05/1998 Tahun 1998 tentang Penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (05-22) dalam Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997
KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Download :
KMK No. 346 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 1/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Obat Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 24 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Hasil Perikanan Dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemaran Zat Radioaktif Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.12/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Dari Negara Jepang Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Download :
Permen KKP Nomor 49 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2003.