Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.497 peraturan dalam 1,308 detik

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Mengubah :

Permen BUMN No. PER-19/MBU/10/2014 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 21 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

2014

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-21/MBU/11/2014, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, maka perlu melakukan perubahan ketentuan terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN;
1. Ketentuan angka 1 huruf A Proses Penjaringan dalam BAB III Tata Cara Pengangkatan pada Lampiran diubah 2. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf C Tim Penilai dalam BAB III Tata Cara Pengangkatan pada Lampiran diubah, sehingga huruf C dalam BAB III Lampiran

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
Mengubah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
3 halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010

Pedoman Pengembangan Kemitraan Media

Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 55 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2018

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 65 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 46 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013

Sistem Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2008 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan

Download :
Kepmen KKP Nomor 31 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Permentan No. 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 17,a Tahun 2014

Tata Cara Penganggaran Dan Pencatatan Aset Tetap

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 17.a Tahun 2015.pdf

Abstrak

aset-tetap

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,a, LD.2014/NO.17,a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran Dan Pencatatan Aset Tetap

ABSTRAK:

dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya pengelolaan aset tetap pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah diperlukan suatu peraturan perundangan menyangkut pengelolaan barang milik daerah.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.13 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 27.a Tahun 2012

Standar Biaya Umum Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Pergub. No. 27.a Standar Biaya Umum.pdf

Abstrak

standar-biaya-umum

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27.a, BD.2012/No.27.a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

dalam rangka pelaksanaan Perda Proviinsi Sulawesi Barat No.2 tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Umum Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2001; PP No.109 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2009.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai standar baiaya umum dan standar biaya khusus.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2012.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 28.1 Tahun 2016

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

APBD

Download :
201611028a..pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.