Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,194 detik

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 Revisi (05) Buku Kedua Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PTK-007_SKKIA0000_2023_S9.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/2024

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Maret Tahun 2024

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial 17/HUK/2024 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2024

Download :
Kepmensos 33 tahun 2024.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

Diubah dengan :

PMK No. 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

Download :
2014 PMK 262.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

APBD APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Diubah dengan :

PMK No. 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Mencabut :

PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Download :
15_PMK.07_2020Per.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN DANA - DANA KEISTIMEWAAN - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 15/PMK.07/2020, BN. 2020/NO. 205, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 31 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lambat minggu pertama bulan Februari dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala. Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 121/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 No.1341) dan Permenkeu RI Nomor 173/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1680), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
31 HLM. Lampiran Halaman 22 - 31.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.02/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran Penghitungan, pembayaran Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram

Mengubah :

PMK No. 215/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
PMK No. 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

Download :
170_PMK.02_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 12.F Tahun 2016

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 12.F TAHUN 2016 SOTK PEMDES.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 38.1 Tahun 2017

Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Indramayu

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 38.1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 76.C Tahun 2023

Peta Batas Desa Se-Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta

Desa

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaoran Keuangan Transaksi Khusus

Diubah dengan :

PMK No. 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
PMK No. 153/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 15.1 Tahun 2019

Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Indramayu

Pendidikan

Download :
PERBUP NO.15.1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2016.