Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.497 peraturan dalam 0,126 detik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekreariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2019.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Abstrak
Struktur Organisasi Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh
Download file:
Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2011.pdf
Peraturan Bawaslu Nomor 3...011 - Lampiran 1.pdf
Peraturan Bawaslu Nomor 3...011 - Lampiran 2.pdf
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 459/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Download file:
KMK Nomor 24 Tahun 2004.pdf
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operas! Bea dan Cukai
Diubah dengan
  1. PMK No. 206.5/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  2. PMK No. 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  3. PMK No. 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Pebruari 1998 sepanjang yang mengatur mengenai Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Download file:
KMK NOMOR 448.pdf
KMK NOMOR 448 - Lampiran (1).pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2024
• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
  2. b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Katua Komite, Kepala dan Anggota Subkomite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Download file:
Permendag 15 2024.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024
• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Katua Komite, Kepala, dan Anggota Subkomite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia
Download file:
Permendag 14 2024.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
  2. ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187)
Download file:
PERMENDAG NOMOR 29 TAHUN 2022.PDF
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permendag No. 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
Download file:
Nomor 61 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendag No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
Mencabut
  1. Permendag No. 75 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga
  2. Permendag No. 60/M-DAG/PER/8/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Dan Bidang Standardisasi Dan Pengendalian Mutu Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
  3. Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Download file:
Permendag Nomor 81 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
Mencabut
  1. Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
Download file:
Permendag Nomor 80 Tahun 2020.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan