Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,188 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2015-2019

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1D Tahun 2017

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Puskesmas Kota Pekalongan

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Puskesmas Kota Pekalongan

Download :
Perwal No. 1D Tahun 2017.pdf

Abstrak

dana pendapatan puskesmas

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1D, BD.2017/No.1D

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Puskesmas Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan agarberjalan secara efektif maka diperlukan pengelolaan pendapatan Puskesmas Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Puskesmas Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Anggaran BLUD Bab IV Alokasi Belanja Bab V Surplus dan Defisit Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2019

Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Kebijakan Pemerintah

Abstrak

kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga lingkup pemerintah kabupaten halmahera barat

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud, tujuan dan ruang lingkup; c. maksud; d. tujuan; e. ruang lingkup; f. arah jakstrada; g. umum; h. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; i. strategi, target dan progam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; j. penyelenggaraan jakstrada; k. umum; l. jakstada kabupaten; m. pendanaan; n. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 11 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
-
-
20

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13A Tahun 2022

Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

Badan Layanan Umum

Download :
2022perwal3375013A.pdf

Abstrak

BLUD - PEJABAT PENGELOLA

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13A, BD.2022/No.13A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan layanan umum RSUD Bendan yang mencrapkan pola keuangan BLUD secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan mernperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Pejabat Pengelola RSUD Bendan yang profesional dan berkompeten; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dapat berasal dari ASN dan tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimr.ksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ; Peraturan Wali Kota Pekalongan Nornor 30 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruano lingkup, pejabat pengelola BLUD, pengangkatan dan pengadaa, persyaratan, batas usia kerja dan masa kerja, tugas dan fungsi, hak, kewajiban, larangan, evaluasi kinerja, pemberhentian, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
10 hal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 41/M-DAG/PER/6/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 35Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Download :
POJK 32. Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 4 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag No. 45/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 05 Thn 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Mencabut :

Peraturan BI No. 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Download :
Peraturan BI No. 7-52-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (Cocos nuciferaL.)

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

Download :
Permentan Nomor 93 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.