Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2011/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perijinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi surat tanda kebangsaan kapal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perijinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan
Bab III Tata Cara Permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Bab IV Kewajiban
Bab V Masa Berlakunya Surat Tanda Kebangsaan Kapa
Bab VI Pencabutan Surat Tanda Kebangsaan Kapa
Bab VII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011.
Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2006 dicabut.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 PP RI No.37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP RI No.Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk ditindaklajuti. Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten Ogan Ilir dan Study Banding dibeberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan oleh Tim Survey Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir No: 77/KEP/IV/2011 tanggal 18 Januari 2011, perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan keinginan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Pernyataan Bersama tanggal 2 Maret 2011 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir No.170/39/DPRD-OI/2011 tanggal 22 Maret 2011 Perihal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dipandang perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan.
Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004 sebagimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2005; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penetapan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2009 – 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2010.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembiayaan di bidang bangunan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna; dengan berlakunya Peraturan baru yang mengatur mengenai retribusi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan perkembangan masyarakat dan pembangunan dewasa ini mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai lagi; peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah guna tercapainya tujuan dan sasaran penataan ruang kabupaten diperlukan suatu aturan yang komferensif; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011.
12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/No.8, TLD/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penggunaan Jaringan Perlengkapan Jalan Kabupaten Dan Desa Serta Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor
ABSTRAK:
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional harus dikembangkan potensinya dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Perlengkapan jalan adalah alat pemberi isyarat Lalu Lintas juga sebagai pengganti petugas yang ada di jalan seperti, Rambu Lalu Lintas, Traffik Light, Marka jalan dll yang dibiayai pemerintah.
dasar hukum: UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 1990; PP No.41 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 1993; PP No.25 Tahun 2000; PP No.74 Tahun 2005; Perda No.1 Tahun 2005; Perda No.1 Tahun 2010.
dalam PERDA ini diatur mengenai tujuan penggunaan jaringan perlengkapan jalan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011.
5 halaman, Penjelasan 3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara No. 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8, TLD NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya pengujian kendaraan bermotor membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi Mengingat : berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurut Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum: 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
7. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angk utan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan bak muatan serta komponen -komponen nya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta kepada masyarakat, maka perlu mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta di Ngipang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari; bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Surakarta melakukan pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah; bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah adalah adanya peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi Pemerintah sesuai dengan salah satu persyaratan yang diamanatkan dari Pusat Investasi Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jumlah dan sumber, bunga dan jangka waktu, tata cara pembayaran, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berdasarkan hasil
evaluasi kelembagaan sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian
dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
Mengatur mengenai perubahan atas peraturan daerah kabupaten majalengka nomor 10 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten majalengka
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Usaha Parawisata
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi
pariwisata, dipandang perlu melakukan upaya pembinaan
dan pengelolaan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah,
swasta dan masyarakat; bahwa upaya pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan
difokuskan pada pengembangan usaha pariwisata,
sehingga perlu adanya pelibatan swasta dan masyarakat
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan
memperhatikan kondisi sosial budaya;
bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha pariwisata
dan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pembinaan
usaha pariwisata untuk pengawasan dan pengendalian
terhadap usaha pariwisata, obyek wisata, dan pelibatan
masyarakat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/UM.001/MPAJ94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pariwisata; Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penetapan Obyek Wisata dalam Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar.
PEMBINAAN USAHA PARAWISATA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
20 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
