PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,244 detik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 7 Tahun 2019 Tahun 2019
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/Inpassing

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Statistik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 799)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.09/2021
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Standar/Pedoman Gratifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.08/2022
Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2018
Pengelolaan Dana Desa

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.02/2012
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Subsidi, PSO

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
Mencabut :
  1. PMK No. 150/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.07/2015
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015

APBN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.08/2007
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan :
  1. PMK No. 86/PMK.08/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
  2. PMK No. 172/PMK.08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Mengubah :
  1. PMK No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.05/2014
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 64/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 57/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.01/2012
Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Mencabut :
  1. PMK No. 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan