Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 1999; LN No. 75 Tahun 1999; TLD No. 3851; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1980 Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; Keppres No. 168 Tahun 2000; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Halbar No. 1 Tahun 2020; Perda Halbar No. 2 Tahun 2021; Perda Halbar No. 2 Tahun 2022; Perda Halbar No. 20 Tahun 2021
Dalam peraturan daerah diatur tentang batasan istilah, kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hak dan fasilitas yang melekat pada jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penganggaran dan pengelolaaan Belanja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 25.A Tahun 2021
7
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 14/M-DAG/PER/3/2016, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 6 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 Tahun 2016
PERWALI Kota Banjar No. 27 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21.b TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR TAHUN 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR TAHUN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2014.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 28/PERMEN-KP/2014, BN.2014 No. 1160, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi kelompok
pelanggan dengan memenuhi rasa keadilan dan
keterjangkauan terhadap pengelompokan
pelanggan maka perlu menetapkan penjelasan
indikator dan tabulasi kelompok pelanggan tarif
air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Kota Surakarta; bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36
Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum dan
Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai
dengan perkembangan yang ada sehingga perlu
diubah; bahwa kelompok pelanggan berdasarkan
ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Surakarta Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar Kebijakan Penetapan Tarif
Bab III Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan
Bab IV Tarif Air Minum
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2019 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6A Tahun 2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6A, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Organisasi Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera perlu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU Nomor 5 Tahun 1962;
UU Nomor 24 Tahun 2008;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 3 Tahun 1998;
Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2013;
Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2013.
Organisasi perusahaan daerah terdiri dari: 1)Badan Pengawas, 2), 3) Direktur, 4)Pengurus; Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari: (1)Direktur, membawahi (a)manajer administrasi umum, (b)manajer bidang usaha, (2)Badan Pengawas;
Badan pengawas berasal dari unsur pejabat pemda Jabatan tinggi pratama; Badan pengawas mempunyai tugas; Badan pengawas mempunyai wewenang; Direktur diangkat Bupati atas usul Badan Pengawas; Direktur Perusahaan Daerah mempunyai tugas; Direktur mempunyai wewenang; Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh 2 manager; Direktur dapat membentuk unit pelaksana teknis (UPT); Segala biaya yang diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
7
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009
pajak bumi dan bangunan pedesaan-tata cara pemungutan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.c, Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018 Nomor 6.c
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemunguten Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kab. Pulau Taliabu No. 7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan PBB-P2, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dan Pendelegasian Wewenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
23 Halaman.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 24/PERMEN-KP/2019, BN.2019 No. 758, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
