Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Pasuruan No 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah maka perlu mengubah Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah;
b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kata Pasuruan Nornor 02 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kata Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2016;
Peraturan Wahkota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019.
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:
a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012
Nomor 40);
b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016
Nomor 35);
c. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018
Nomor 30);
diubah sebagai berikut yaitu Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2020
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP no 27 Th 2014; PP No 18 Th 2016; PP No 19 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 35 Th 2019; PP No 18 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Perpres No 78 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Permendagri No 52 Th 2012; Permendagri No 64 Th 2013; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 79 Th 2018; Permendagri No 33 Th 2019; Permendagri No 54 Th 2019; Permendagri No 20 Th 2020; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 th 2011; Perda Kota Tangerang Selatan No 6 Th 2012; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 20 Th 2019; Perwal Tangerang Selatan No 59 Th 2019.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2020.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako No. 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang ditetapkan dalam Perwako No. 40 Tahun 2019 serta untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan memenuhi kebutuhan dinamisasi pengelolaan keuangan daerah serta untuk memenuhi PMK No. 13/PMK.07/2020
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 33 Tahun 2019, PMK No. 13/PMK.07/2020, Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016, Perda Kota Bukittinggi No. 16 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Perwako No. 40 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 2 diubah
3. Ketentuan Pasal 3 diubah
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Perwako No. 40 Tahun 2019
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota TanjungBalai
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai.
UU Drt Nomor 9 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2002; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Belanja Rumah Tangga; Standar Belanja Rumah Tangga; Pengelolaan Belanja Rumah Tangga; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
5 Hlmn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2020
STANDAR SATUAN HARGA BELANJA - TAHUN aNGGARAN 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD Tahun 2020 No. 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2020 (Anggaran Biaya Tambahan) dan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2020 (Anggaran Biaya Tambahan) dan Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019, namun dengan adanya perubahan pada penganggaran biaya pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) dan upah satgas TLR dalam lampiran Peraturan Wali Kota maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 2014; PP NO 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 130 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2007 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 2 Th 2016; Perwal Kota Tangerang No 86 Th 2019.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Standar satuan Harga Belanja TA 2020 (Anggaran Biaya Tambahan) Dan TA 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
Peraturan Wali KotaTangerang Nomor 86 Tahun 2019.
Peraturan Wali KotaTangerang Nomor 10 Tahun 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
dalam rangka menindaklanjuti diktum PERTAMA
dan KEDUA Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Masyarakat, dimana Wali Kota diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan melakukan penyesuaian belanja
daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Bontang No. 14 Tahun 2019; Perwali Bontang No.50 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan perubahan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.274.641.217.757,00 meliputi pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 10 Tahun 2020
PERWALI Kota Pematang Siantar No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
PERWALI Kota Pematang Siantar No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Mengubah sebagian
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi dengan melakukan percepatan pengutamaan, penggunaan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas pencegahan penanggulangan Covid-19 serta penanganan dampak ekonomi dan penyedia jaring pengaman sosial (social safety net), maka perlu menetapkan Peraturan Wali kota Pematangsiantar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BElanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU Drt No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 15 Tahun 1986, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 1 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perpu No. 1 Tahun 2020, PP No. 21 Tahun 2020, Perpres No. 123 Tahun 2016, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perpes No. 11 Tahun 2020, Inpres No. 4 Tahun 2020, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 84/PMK.07 Tahun 2008, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Permenkeu No. 19/PMK.07/2020, Kepmenkeu No. 6/Km.7/2020, Kepmenkes No. Hk.01.07/Menkes/215/2020, Perda Kota Pematangsiantar No. 5 Tahun 2011, Perda Kota Pematangsiantar No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pematangsiantar No. 10 Tahun 2014, Perda Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2017, Perda Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017, Perda Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2019, Perda Kota Pematangsiantar No. 2 Tahun 2017, Perwal Pematangsiantar No. 3 Tahun 2017, Perwal Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017, Perwal Pematangsiantar No. 5 Tahun 2017, Perwal Pematangsiantar No. 6 Tahun 2017, Perwal Pematangsiantar No. 12 Tahun 2019, dan Perwal Pematangsiantar No. 28 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BElanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 10 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS - PEMBERIAN THR TAHUN 2020 - PNS - BERSUMBER DARI APBD
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD Tahun 2020/ No. 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; PP No 24 Th 2020; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kota Serang No 10 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Tunjangan Hari Raya; 3. Pemberian Tunjangan Hari raya; 4. Waktu Pembayaran Tunjangan Rari Raya; 5. Tata Cara Pembayaran; 6. Pengendalian Internal; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk pemberian insentif bagi guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, diperlukan adanya petunjuk teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Peraturan Walikota Pariaman.
UU No 12 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010
Peraturan ini memuat VII Bab dan 10 Pasal.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kriteria Penerima Insentif; Bab III Pengajuan, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Insentif; Bab IV Pertanggungjawaban Insentif; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Sanksi; Bab VIII Ketentuan Penutup.
Tujuan Pemberian Insentif adalah mengingkatkan kesejahteraan Guru Tetap/Pegawai Tidak Tetap; dan meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap.
Sasaran penerima Insentif adalah pendidik dan tenaga kependidikan (guru tidak tetap/pegawai tidak tetap) bukan Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri dan SMP Negeri
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Walikota Pariaman No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 10 Tahun 2020
PERWALI Kota Medan No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2020, dipandang perlu dilakukan pergeseran antar unit organisasi organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, maka Peraturan Wali Kota Medan nomor 44 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotam Medan Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian baik dari pengaturannya maupun penganggarannya,
UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinisi Sumatera Utara; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KEuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntiah Daerah; PP Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan; PP nomor 35 tahun 1992 tentangPembentukan 18 (delapan belas) Kecamatna di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara,Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wialayh Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; PP nomor 109 Tahun 2000 tentang KEdudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KEuangan Badan Layanan Umum; PP nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Perautan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; PP Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; PP nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP nomor 12 tahun 2019 tentang PEngelolaan Keuangan Daerah; Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kota MEdan nomor 6 thaun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah;
3. Ketentuan Pasal 3 diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
