APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PMK No. 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan NO. 101/PMK.07/2013, BN 2013/ NO 908; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2013.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020
PMK No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Diubah dengan :
PMK No. 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
PMK No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Mengubah :
PMK No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan NO. 191/PMK.05/2020, BN.2020/NO.1431, https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan teknis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan kajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 44 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 116, TLN No. 4555) sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 325, TLN No. 6006), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 218/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No. 1611), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penyusunan kajian PMN; dan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap realisasi PMN, pada Perusahaan Negara atau
Badan Hukum Lainnya. Menteri dan Menteri BUMN memiliki wewenang menyusun
kajian bersama, menandatangani kajian bersama, dan melakukan pemantauan dan
evaluasi. Dalam hal penyusunan kajian bersama yang melibatkan Kementerian Teknis,
Menteri Teknis memiliki wewenang menyusun kajian bersama, dan menandatangani
kajian bersama. Wewenang Menteri dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada:
Direktur, untuk kajian atas PMN sampai dengan Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah); dan Direktur Jenderal, untuk kajian atas PMN lebih dari
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Pimpinan BUMN/Lembaga/Badan
Hukum Lainnya menyusun dan menandatangani Kontrak Kinerja Manajemen yang
memuat Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan PMN pada tahun anggaran
PMN dialokasikan dengan memperhatikan prinsip definitif dan tidak bermakna ganda
(specific), dapat diukur dengan jelas (measurable), disepakati oleh pemilik Indikator
Kinerja Utama dan atasannya (agreeable), dapat dicapai namun menantang (realistic),
memiliki batas waktu (timebounded), dan kualitas Indikator Kinerja Utama yang selalu
disempurnakan (continuously improved) (SMART-C). Perusahaan Negara dan Badan
Hukum Lainnya penerima PMN menyusun laporan mengenai realisasi penggunaan
PMN. Laporan tersebut disampaikan secara triwulanan kepada Menteri c.q. Direktur
Jenderal sampai dengan dinyatakan selesai oleh Direktur Jenderal.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
9 HLM, Lampiran halaman 9-40.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2022
PMK No. 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/Pmk.05/2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PMK No. 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Peraturan Menteri Keuangan NO. 11/PMK.05/2016, BN.2016/NO.145, jdih.kemenkeu.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2011
TARIF LAYANAN BLU – POLITEKNIK PELAYARAN SORONG – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2020
Peraturan Menteri Keuangan NO. 94/PMK.05/2020, BN.2020/NO.821, https:jdih.kemenkeu.go.id : 8 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dan sesuai dengan Surat Menteri Perhubungan
Nomor KU 103/5/21 PHB 2019 tanggal 30 April 2019 hal Usulan Penetapan Tarif Layanan Satker
Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong yang telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355);
UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun
2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun
2012 No. 171, TLN No. 5340); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu
RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018
(BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu
RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Ketentuan mengenai Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada
Kementerian Perhubungan yang merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan
Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna
jasa, yang terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik.
Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan dapat
melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk
meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada
Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama
Lampiran halaman 9 – 14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
