PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 0,991 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.04/2011
Impor Sementara

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.B Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.D Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2018
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.06/2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang

APBN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.03/2019
Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.03/2012
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
Mencabut :
  1. PMK No. 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan