Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 0,982 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1E Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat

APBD

Download :
Perbub Halbar No. 1E thn 2022.pdf

Abstrak

belanja tak terduga-pengelolaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1E, BD.2022/No.84, LL 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnva mengenai Belania Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapai dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Normor 2 Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga lebih tertib dan akuntabel, maka pengelolaannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 12 Rahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Halmahera Barat No. 6 tahun 2016; Perda Kabupaten Halmahera Barat No. 2 Tahun 2021; Perda Kabupaten Halmahera Barat No. 1 Tahun 2022; Perbub Halmahera Barat No. 20 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang pedoman belanja tidak terduga dalam di Kabupaten Halmahera Barat yang meliputi ketentuan umum, batasan defenisi, maksud dan tujuan peraturan, ruang lingkup, penganggaran, tata cara penggunaan belanja tidak terduga, mekanisme pengajuan, pertanggungjawaban serta pengawasannya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
8

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018

Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto

Perpajakan

Download :
PMK Nomor 15 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.05/2018

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah

Download :
PMK Nomor 83 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Download :
PMK Nomor 103 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2016

Pengelolaan Aset Pada Layanan Umum

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 136 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.06/2015

Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
218~PMK.06~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 09/PMK.07/2012

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
2012 PMK 09.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2011

Kredit Investasi Pemerintah

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
2011 PMK 193.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.05/2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

APBD APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 158/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Mengubah :

PMK No. 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Download :
62~PMK.05~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Desa

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Diubah dengan :

PMK No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Mencabut :

PMK No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Download :
205~PMK.07_2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.