Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Kemiskinan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang
mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan
dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak
dasar warga negara secara layak; bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan
kemiskinan dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa
SKPD; bahwa agar pelayanan, penanganan, dan
penanggulangan kemiskinan lebih efektif, efisien dan dapat
ditangani lebih fokus perlu dibentuk Pusat Pelayanan
Kemiskinan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pelayanan
Kemiskinan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undanq-Undanq Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Perda Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Direktur memiliki tanggungjawab dan peran
yang sangat penting dalam memajukan kelancaran
usaha suatu perusahaan; bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan saat
ini sedang mengalami peralihan status Direktur sebagai
~
•.·
WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR .36 TAHUN 2015
TENT ANG
WALIKOTA PEKALONGAN,
tindaklanjut dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan
Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Kota Pekalongan; bahwa untuk dapat mengangkat kembali Direktur
sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan
mekanisme pengangkatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kot.a Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, direktur, persyaratan direktur, mekanisme pengangkatan kembali direktur.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2015
PERWALI Kota Bekasi No. 58 Tahun 2016 tentang Tata Hubungan Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi Dan Staf Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah A.M Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis PAda Dinas Perindustruan dan Perdagangan di Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan nomor 5 Tahun 2015 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tejnus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional,perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
c. bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah kota Tangerang Selatan,Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sehingga Peraturan Walikota Tangerag Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 21 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 57 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 20 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 1 Tahun 2014; PERDA Kota Tangeranng Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2011; PERWAL Tangerang Selatan No 5 Tahun 2015
Peraturan Ini Memuat; 1. UPT Metrologi Legal; 2. UPT Pasar Tradisional
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 32 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN
DEWAN PENGAWAS DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, agar dapat memberikan pelayanan yang memenuhi kualitas. Kuantitas dan kontinuitas;
Perwali nomor 14 tahun 2012 tentang tata cara pengangakatan direksi dan dewan pengawas sudah tidak lagi sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 2 Tahun 2007; KepmendagriOtda No. 21 Tahun 2001; KepmendagriOtda No. 130-67; Perda No. 7 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2011.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.
Menyisipkan 1 (satu) angka di antara angka 8 dan angka 9 pada Pasal 1, yakni angka 8a; 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 8, yakni ayat (1a); 1 (satu) Pasal di antara Pasal 8 dan Pasal 9, yakni Pasal 8A.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Taiiun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Urajan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi, Maka Perlu Merubah Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No, 47 Tahun 1999; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No, 7 Tahun 2000; UU No, 23 Tahun 2O14; PP No, 41 Tahun 2007; Perda Kota Bontang No, 4 Tahun 2008; Perda Kota Bontang No, 6 Tahun 2008; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Bontang No, 3 Tahun 2015
Melaksanakan Urusan Pembinaan, Pengawasan Seni dan Budaya, Melaksanakan Urusan Promosi Seni dan Budaya, Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata, Melaksanakan Urusan Sarana Prasarana dan Promosi Wisata.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Ketentuan Romawi VI, Romawi VII, Romawi IX dan Romawi X
Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Ta}lun 2Ol2
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2Ol4 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 20)
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
