Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,204 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.05/2017

Penarikan Dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 98 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengubah :

PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Download :
PMK Nomor 121 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.08/2018

Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 3/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Mencabut :

PMK No. 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Download :
PMK Nomor 149 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu Pada Kementerian Perhubungan

Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 174 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.010/2015

Jabatan Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
144~PMK.010~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Badan Layanan Umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download :
59~PMK.05~2015Per.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK,01/2016

Aktuaris

Asuransi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 227/PMK.01/2020 tentang Aktuaris

Download :
PMK Nomor 137 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.08/2015

Tata Cara Pemberian Dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara

BUMN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
189~PMK.08~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
2014 PMK 249.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2020

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 134/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan

Download :
3_PMK.05_2020Per.pdf

Abstrak

TARIF LAYANAN BLU - SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 3/PMK.05/2020, BN. 2020/NO. 5, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 8 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR 301/1/1/15 PHB 2019 tanggal 26 April 2019, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan nol rupiah dari tarif layanan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
25 HLM, Lampiran halaman 9 s.d. 25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.