Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.070 peraturan dalam 0,105 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 3/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Mengubah :

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Diubah dengan :

Permenkumham No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Mencabut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya

Download :
bn676-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 Tahun 2011

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Download :
Permen KKP Nomor 48 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 26/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Permen KKP No. 54/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Permen KKP No. PER.20/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Permen KKP No. PER.46/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Mencabut :

Permenkominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Download :
Permen KOminfo Nomor 6 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 27 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmenperindag Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia

Download :
Permendag No. 33 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.K Tahun 2008

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian Koperasi, UMKM

Download :
PERBUP 30.K TAHUN 2008.pdf

Abstrak

dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi -

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.K, LD.2008/No.30.K Seri D Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi di kabupaten Purworejo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.Q Tahun 2008

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 30.Q TAHUN 2008.pdf

Abstrak

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.Q, LD.2008/No.21.Q Seri D Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 520/33 Tahun 2006

Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Temanggung

Struktur Organisasi

Download :
perbup 2006 520.33 ocr.pdf

Abstrak

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) - pembentukan

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 520/33, BD.2006/No. 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan Revitalis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Revitalitas Penyuluhan Pertanian, dan guna mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien, perlu adanya kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan untuk memperkuat kinerja kelembagaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap kecamatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 tahun 1996 dan 301/Kpts./L.P.120/4/1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1999; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, program penyuluhan pertanian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2006.
5 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.