PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 18 Tahun 2008
Penyertaan Modal kepada Perusahaan Tirta Batang Hari

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2013
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1973
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 1961
Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 6 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Dan Pameran Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1972
Perusahaan Umum "Listrik Negara"

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
Diubah dengan :
  1. PP No. 54 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 18 Tahun 2017
Pendaftaran Wajib Pajak Cabang / Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/ Atau Pekerjaan Di Kabupaten Serdang Bedagai

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012
Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 18 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Sikka No. 12 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016
Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan