Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.070 peraturan dalam 0,105 detik

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12 Tahun 2012

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka PPATK No. 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Mencabut :

Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP71A/1.01/PPATK/09/08 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK

Download :
Perka PPATK Nomor 7 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15X Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

Struktur Organisasi

Download :
5016PERWALI_NO_15-X_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15X, BD.2011/No. 54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, UPTD kawasan wisata, tata kerja, eselonisasi, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 44 Tahun 2008 dicabut.
9 hlm

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 Tahun 2006

Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 Tahun 2010 tentang Organlsasl dan Tata Kerja Balal Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 88/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Diubah dengan :

Permen KKP No. 26/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Permen KKP No. 54/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Permen KKP No. PER.20/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26L/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menegah, dan KEP.09/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menegah Kota Agung

Download :
Permen KKP Nomor 46 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmenperindag Nomor 84 Tahun 2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Download :
Permendag No. 34 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2010 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2008

Download :
PermenPU08-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Bakorkamla Nomor : PER-01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakorkamla

Download :
Perkabakamla 01 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 35.a Tahun 2014

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsl Papua Barat

Struktur Organisasi

Download :
Pergub PB Tahun 2014 Nomor 35a.pdf

Abstrak

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DlNAS PERKEBUNAN PROVINSl PAPUA BARAT

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35.a, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 35.a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsl Papua Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A dan Pasal 258 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Papua Barat , perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 ;
Peraturan gubernur ini mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja dinas perkebunan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1e Tahun 2010

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1e, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tahun 2007

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Diubah dengan :

Peraturan BKPM No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perka BKPM No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perka BKPM No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perka BKPM No. 4/P/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/Sk/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download :
PERKA_90_2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal .