Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN
BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN
DI PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Bahwa komoditas Karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan;
Bahwa untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing pekebun, serta menjamin perlindungan konsumen dan masyarakat, maka perlu diatur Bahan Olah Karet (BOKAR) bersih yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2018; Permendag No. 53/M-DAG/PER/10/2009; Permendag No. 80 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2008 .
Pergub ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet (BOKAR) yang diperdagangkan di Provinsi Jambi, meliputi; Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup; Pengolahan; Kelembagaan; Pemasaran; Pengelolaan Usaha Industri CRUMB RUBBER; Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016.
9 hlm.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan BLUD maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan keuangan BLUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 23 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 tahun 2007; PP no 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pejabat pengelola, sistem dan prosedur, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2013.
88 hal
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7/PER/M.KUKM/VI/2017 Tahun 2017
Permenkop UKM No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/VI/2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 7/PER/M.KUKM/VI/2017, BN.2017/No.868, peraturan.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010
Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
Mengubah :
Permenkumham No. M.HH- 06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin
Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. M.HH-01.GR.01.01, BN.2010/No.10, peraturan.go.id : 5 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2010.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2018 Tahun 2018
Permen BUMN No. PER-06/MBU/10/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2018 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-04/MBU/03/2018, BN.2018/No.566, jdih.bumn.go.id : 18 hlm.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:
a. bahwa agar sistem pengelolaan kearsipan pada tiap-tiap
Pencipta Arsip di lingkungan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara dapat terselenggara dengan baik,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Pencipta
Arsip perlu mengatur penyelenggaraan kearsipan yang
dapat dijadikan acuan oleh seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 74);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 238);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 622)' sebagaimana telah beberapa kali dubah
terakhit dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pedom an Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1246);
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-10/ MBU/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-06/ MBU/ 12/2017;
mengatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kearsipan; Penetapan Kebijakan; Pengelolaan Arsip Dinamis; Penyusutan Arsip; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Mencabut Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-04/ MBU/2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-06/MBU/2013 tentang Pedoman Sistem Kearsipan di
Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
169 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 30.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana
bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib
dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan
dana bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi
Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan tata
kelola untuk menjamin kepastian hukum, dan
perlindungan hukum atas aset milik bersama
masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan
kemiskinan;
bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah
Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan
kegiatan dana bergulir perlu dilakukan perlindungan
dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018; 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30
Tahun 2021; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama ; Tata Kelola BUM Kalurahan Bersama; Hubungan, Tata Kerja dan Kerjasama; AD ART BUM Kalurahan Bersama; Pembinaan, Pengendalian Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Halaman: 28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 180/18/2011 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
