Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,267 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 2.1 Tahun 2017

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NO 2 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

retribusi - dinas perindustrian dan perdagangan - tata cara

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2.1, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 2.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana PPemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 69 Tahun 2010; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuaan umum, insentif pemungutan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
.
.
7 hlm.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016

Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 50/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Download :
Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2019 Tahun 2019

Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya kepada Publik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
pojk 7-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 Tahun 2018

Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Permentan Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016

Download :
Permentan Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
Peraturan BI No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

Download :
Peraturan BI No. 10-27-PBI-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 07/KEP/BSN/2/2013 Tahun 2013

Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BSN No. 18 Tahun 2019 tentang Pencabutan 5 (Lima) Peraturan Badan Standardisasi Nasional

Download :
Perka BSN 7 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67/M Tahun 2012

Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008

Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Penanaman Modal dan Investasi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 17/19/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
Peraturan BI No. 15/9/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Mencabut :

Peraturan BI No. 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Download :
Peraturan BI No. 10-13-PBI-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 16C Tahun 2015

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
5862_PERWALI_NO_16-C_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

GAWAT DARURAT TERPADU - penanggulangan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16C, BD.2015/No. 30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan pelayanan pra rumah sakit secara profesional yang bersifat gawat dan darurat 24 jam penuh dengan cara efektif dan efisien, cepat, tepat dan cermat; bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Permenkes No 949/Menkes/Per/VIII/2004; Perka BNPB No 7 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan prinsip, ruang lingkup, SPGDT-S, SPGDT-B, Tim SPGDT, Tata Cara Pelaksanaan, Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/28/2012 Tahun 2012

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Sibolga No. 903/03 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/28/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 28 TAHUN 2012_ok.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .