PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,187 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 Tahun 2015
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan
Mengubah :
  1. Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 5a Tahun 2011
Petunjuk Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2009 Tahun 2009
Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga Air Tipe Konsol di Sungai/Saluran Terbuka

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/3/2012 Tahun 2012
Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 Tahun 2011
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pungutan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Mencabut :
  1. 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2003 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan; dan 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2016

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Kepmen KKP No. 51/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan