Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.537 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
Download file:
pm._no._92_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
  2. Permenhub No. 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Latihan
Download file:
km._no._58_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 64 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)
  2. Permenhub No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2001 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang
Download file:
km._no._57_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
km._no._37_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
km._no._36_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
  2. Permenhub No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang Dan Instruktur Terbang
Download file:
km._no._30_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKSP) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certification Of Flight Attendant)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKSP) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certification Of Flight Attendant)
  2. Permenhub No. 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKSP) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certification Of Flight Attendant)
Mencabut
  1. Lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan serta Perawatan Pesawat Udara
Download file:
km._no._16_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat, Pelabelan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaanya
Download file:
Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2005.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-016/JA/3/1995 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Kejaksaan Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Majelis Kehormatan Jaksa
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa
Download file:
Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan