Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,198 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 4.1 Tahun 2017

Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Pontianak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Pontianak No. 46 Tahun 2021 tentang SATU DATA KOTA PONTIANAK

Abstrak

SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA PONTIANAK

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4.1, BD.2017/NO.4.1, TBD No.4.1, LL KOTA PONTIANAK : 14 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Perpres No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Perda No. 6 Tahun 2014, Perda No. 7 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Azas, Kedudukan, Kewenangan, Mekanisme, Kebijakan Dan Strategi, Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Dan Koordinasi, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha, Larangan, Insentif Dan Disinsentif, Sanksi, Pembinaan Dan Pengendalian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
14 halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2012 Tahun 2012

Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download :
PermenPU19-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Mengubah :

Peraturan BI No. 14/10/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
Peraturan BI No. 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Download :
Peraturan BI No. 16-9-PBI 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 Tahun 2008

Likuidasi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan LPS No. 1/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Likuidasi Bank

Mencabut :

Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2005

Download :
Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 27A Tahun 2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27A, BD.2017/NO.27A, TBD NO.27A, LL KAB. KAYONG UTARA: 19 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian kembali.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 47B, Diantara Pasal 47B dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal, Pasal 53 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
12 Halaman; Lampiran : 7 Halaman.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/125/2021

Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahap Kedua Puluh Tujuh

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
Kepmenkes HK.01.07-Menkes-125-2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 45A Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perbup 45A Th 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014

Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin

Download :
Permendag No. 55 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 19/15/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Mengubah :

Peraturan BI No. 17/9/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 18-5-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permentan No. 38/Permentan/SR.320/7/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Download :
Permentan Nomor 43 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011.