Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,19 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/KU.060/12/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 06/Permentan/KU.060/2/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Mengubah :

Permentan No. 45/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 66 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32a Tahun 2007

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Pergub No. 32a Thn 2007.pdf

Abstrak

pertanian

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32a, BD.2007/32a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengaturan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Kalimantan Tengah, Telah Ditetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007; B. Bahwa Untuk Mendukung Kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Mengingat Ada Beberapa Kabupaten Yang Melebihi Kuota, Maka Perlu Mengubah Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007.
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 17) Diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
7 Halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014

Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 17/23/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Mencabut :

Peraturan BI No. 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
Peraturan BI No. 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Download :
Peraturan BI No. 16-10-PBI 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 10a Tahun 2015

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Pergub Maluku No.10a Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas .pdf

Abstrak

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10a, BD.2015/20a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Pembiayaan Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.
UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014; PERDA No. 5 Tahun 2013; PERDA No. 28 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 11.a Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 7A Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012

Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Download :
Permendag No. 29 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1e Tahun 2010

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1e, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 Tahun 2013

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/7/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Mengubah :

Peraturan BI No. 13/7/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 10/20/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 7/1/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Download :
Peraturan BI No. 15-6-PBI-2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/P/M.KOMINFO/7/2005 Tahun 2005

Penghematan Energi Di Lingkungan Lembaga Penyiaran

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 26/P/M.KOMINFO/12/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/P/M.KOMINFO/7/2005 tentang Penghematan Energi di Lingkungan Lembaga Penyiaran

Mencabut :

Permenkominfo No. 11/P/M.KOMINFO/7/2005 Tahun 2005 tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran Di Seluruh Indonesia Dalam Rangka Penghematan Energi Nasional

Download :
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3.B Tahun 2011

PETUNJUK PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Badan Layanan Umum Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2012.