Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan, penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, perlu dilakukan pengaturan mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan;
b. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF ; 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 7. WILAYAH PEMUNGUTAN; 8. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 9. SANKSI ADMINISTRATIF; 10. PENAGIHAN; 11. PENGAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA; 12. KETENTUAN PENYIDIKAN; 13. KETENTUAN PIDANA; 14. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 12 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan sumber pendapatan asli
daerah dari sektor retribusi perlu adanya retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;bahwa pemakaian atas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah perlu adanya kontribusi atas fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk retribusi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;Wilayah Pemungutan;Penentuan dan Tempat Pembayaran;Sanksi Administrasi;Tata Cara Penagihan;Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;Kadaluarsa;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten poso; bahwa Perda Kabupaten Poso No. 3 Tahun 2008 dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan sehingga perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu membentuk Perda tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Poso No. 1 Tahun 2008.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang 1. pembentukan; 2. kedudukan, tugas dan fungsi; 3. susunan organisasi; 4. tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2010.
Perda Kabupaten Poso No. 3 Tahun 2008
15 Halaman, Penjelasan: - Hlm.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk
menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa urusan wajib diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan urusan pilihan merupakan urusan prioritas pengembangan potensi daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
c, bahwa Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil, kekhasan dan potensi unggulan Daerah;
d. bahwa untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Bali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf n, huruf q, dan huruf z diubah, dan ayat (3) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf f, huruf g, dan huruf h.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk lembaga sekolah baru
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud pada huruf a perlu diatur derigan Peraturan Bupati Muna
1. Undang-undang Nom or 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nom or 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nom or 10 Ta h u n 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peruhdang-undangan.(Lem baran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2004 N o m or 53,Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4389);
4. Undang-undang Nom or 32 Ta h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lem baran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2004 Nom or 125,Ta m bah an Lembaran Negara Republik Indonesia N om or (4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nom or 32 T a h u n 2004 tentang Pemerintahan D aerah.(Lem baran Negara Ta h u n 2008 Nom or 59,Tam bahan Lem baran Negara Nom or 4888);
5. Undang-undang Nom or 33 Ta h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lem baran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2004 N o m or 126'Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4438);
6. Peraturan Pemerintah N o m or 2 9 Ta h u n 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nom or 38 T a h u h 1992 tentang Te n a g a Kependidikan
8. Peraturan Pemerintah N o m or 39 Ta h u n 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah N o m or 19 Ta h u n 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nom or 58 Ta h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lem baran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2005 Nom or 140,Ta m bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4578)
11. Peraturan Pemerintah N o m or 79 Ta h u n 2005 tentang
Pedom an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah D aerah(Lem baran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2005 N o m or 62,Tam bahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nom or 4095);
12. Peraturan Pemerintah N o m or 38 Ta h u n 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lem baran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2007 Nomor T a m b a h a n Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4731);
13. Peraturan Pemerintah N o m or 41 T a h u n 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 3 Ta h u n 2005 tentang Pedom an Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 17 T a h u n 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Mendiknas Nom or 22 T a h u n 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan D asar dan Menengah;
17. Peraturan Mendiknas Nom or 23 Ta h u n 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan D asar dan M enengah; ,
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nom or 010/0/2000 tentang Organisasi dan Ta ta Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional N o m or 060/U/2002 tentang Pedom an Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nom or 130-67/2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nom or 15 Ta h u n 2007 tentang Pembentukan Organisasi D inas-Dinas Daerah Kabupaten Muna;
22. Peraturan Daerah Kabupaten M una Nom or 04 Ta h u n 2009 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 2010;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan
sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pelayanan
kesehatan yang optimal;
b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4
Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan
kualitas Lingkungan pada Laboratorium Dinas Kesehatan sudah
tidak sesuai lagi, maka perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Karanganyar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium
Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
Mencabut :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;
b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan kualitas
Lingkungan pada Laboratorium Dinas Kesehatan.
25 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Persyaratan Pengajuan, Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan
belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan agar dapat dipertanggungjawabkan serta
guna terciptanya tertib administrasi pencairan dana maka
perlu pengaturan tentang persyaratan pengajuan/tata cara
penyaluran bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pengaturan Persyaratan Pengajuan, Mekanlsme Penyaluran
dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada
Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dantujuan, ruang lingkup penyaluran bantuan sosial, persyaratan pengajuan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial, pertanggungjawaban bantuan sosial.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Non PNS Di RSU RA Kartini Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 190 Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSU RA. Kartini Jepara, perlu diatur tentang Pegawai Non PNS di RSU RA. Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahu 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1119/MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pegawai
Bab III Rekrutmen
Bab IV Hak dan Kewajiban
Bab V Standart Penghasilan
Bab VI Pengaturan Ijin dan Cuti
Bab VII Pemberhentian
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2010.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
