Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Dalam Wilayah Kabupaten Majene
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum
Gubernur dan Wakil Gubernur, para peserta pemilihan
maupun pendukung akan memasang alat peraga dan atribut
sebagai salah satu kegiatan untuk memperoleh dukungan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4924);
9. Peraturan Komiosi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pedoman pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye
Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.
Untuk mendapatkan izin penempatan alat peraga Pemilihan Umum, pemohon
mengajukan permohonan kepada Bupati Majene melalui Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengisi formulir yang telah
disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2011.
Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Tahun 2011 akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan
Bupati.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerint.ah Nomor 19 Tahun 2008 tent.ang Kecamat.an, Camat melaksanakan wewenang pemerint.ahan yang dillmpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
b. bahwa ketentuan mengenai pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2002 tent.ang Kebijakan, Pendelegasian dan Pelaksanaan Tugas Kecamatan perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kecamatan;
Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerlntahan pada lingkup kecamatan. camat wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah kecamatan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kebijakan, Pendelegasian dan Pelaksanaan Tugas Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2011
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bone bolango tahun 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 150 ayat (3) hurf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2011.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengakomodir aspirasi, prakarsa
dan inisiatif masyarakat Desa Pemuda
Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat
Kecamatan Jorong serta untuk mengoptimalkan
pelayanan di bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan pada dua
desa dimaksud, maka dengan memperhatikan
asal usul desa, kondisi sosial budaya, jumlah
penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja,
perangkat, prasarana dan sarana Pemerintahan
perlu dibentuk Desa Pemuda Kecamatan
Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai
Baru Kecamatan Jorong;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut
diatas dan perkembangan kondisi sosial
budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan
pertimbangan lainnya dipandang perlu
membentuk Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari
dan Desa Simpang Empat Sungai Baru
Kecamatan Jorong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Desa Pemuda Kecamatan
Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai
Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah di kalimantan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 dan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
7. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor
6 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan
Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan dan Sistematika Penulisan Produk
Hukum Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Penggabungan dan Penghapusan Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kerjasama Antar
Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sumber
Pendapatan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di
Kelurahan dan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Usaha
Milik Desa
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pembentukan Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN, PEMBAGIAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH DESA;
BAB III
HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN;
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU no.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.106 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Inpres No.3 Tahun 2003, Inpres No.5 Tahun 2003, Inpres No.5 Tahun 2004, Perka LKPBJ No.2 Tahun 2010, Perda No.10 tahun 2008, Perbup No.18 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Etika e-Procurement, Para Pihak Dalam Pelaksanaan e-Procurement, Tata Cara Pelaksanaan e-Procurement, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2011.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 8 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pontianak pasal 23 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi disusun oleh Kepala Pelaksana Harian dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 83 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwa No. 18 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
