Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,164 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.05/2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama

Badan Layanan Umum

Download :
166_PMK.05_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.04/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Download :
136_PMK.04_2022.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS – KEBERATAN – KEPABEANAN DAN CUKAI

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 136/PMK.04/2022, BN.2022/NO. 901; https:jdih.kemenkeu.go.id : 23 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

ABSTRAK:

Untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995, TLN No. 3612) sebagaimana diubah dg UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006, TLN No.4661), UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana diubah dg UU No. 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No. 4886), PP No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.51/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No.570), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai diubah, antara lain penambahan definisi tentang Kawasan Pabean dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) harus diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal terdapat gangguan operasional sehingga Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan, keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara manual dalam bentuk tulisan melalui kanktor Bea dan Cukai terdekat. Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar, dengan masa penjaminan paling singkat selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) dan Pasal 4A ayat (7) dan memiliki masa pengajuan klaim jaminan selama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan. Orang dapat mengajukan permohonan pencabutan pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal sepanjang Direktur Jenderal belum memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan pencabutan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 1. terhadap pengajuan keberatan; dan/atau pencabutan pengajuan keberatan, yang telah disampaikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam tahap pemrosesan, diselesaikan berdasarkan Pereturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 570). 2. Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
23 HLM, Lampiran halaman 12-23

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Mencabut :

PMK No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Download :
122~PMK.010~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.05/2016

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Angggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 149 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Download :
2014 PMK 78.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.03/2014

Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perpajakan

Download :
2014 PMK 139.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
12_PMK.010_2020.pdf

Abstrak

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - INDUSTRI SEKTOR TERTENTU - TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 12/PMK.010/2020, BN. 2020/NO. 152, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 5 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres RI No. 68 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 203); Permenkeu RI No. 248/PMK.011/2014 (BN Tahun 2014 No. 1979) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 14/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 No. 242); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai: a. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran; dan b. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
-
-
51 HLM, Lampiran halaman 6-51.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2015

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga ManaJemen Aset Negara

Download :
219_PMK.01_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.02/2016

Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim

Asuransi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 21 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

Mencabut :

KMK No. 501/KMK.06/2004 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim

Download :
PMK 159_PMK.02_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.01/2014

Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

Diubah dengan :

PMK No. 169/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

Mencabut :

KMK No. 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan

Download :
PMK Nomor 211 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT