PERGUB Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Mencabut
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 tahun 2019 jo. Nomor 64 Tahun 2020. Dengan ditetapkannya Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 serta untuk optimalisasi pembinaan ASN melalui penilaian kinerja berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, perlu dilakukan peninjauan kembali, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 2019; PP No.49 Tahun 2018; Permen PANRB No.8 Tahun 2021; Permen PANRB No.14 Tahun 2019; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Perda No.20 Tahun 2012; Pergub No.47 Tahun 2017; Pergub No.58 Tahun 2018; Pergub No.69 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem manajemen kinerja PNS, instruksi khusus pimpinan, tambahan penghasilan pegawai, faktor penilaian kinerja jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 182 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 182, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.182
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Permendagri No. 23 Tahun 2020 serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, maka dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daaerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Diatur tentang : Ketentuan Umum; Perencanaan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 182 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kampung Iklim
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf e, Perda Kab Cilacap No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menyellenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mendorong peran serta masyarakat guna peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal mellaui Program Kampung Iklim; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Program Kampung Iklim;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 61 Tahun 2011; Perpres No 71 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 2 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, tata laksana proklim, apresiasi proklim, pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 182 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banyuasin No. 41 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuasin
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemandam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuasin
NOMENKLATUR - STRUKTUR - ORGANISASI,- TUGAS DAN FUNGSI - SATUAN - POLISI PAMONG PRAJA - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 182, BD.2020/No.182
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peratuan daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Memperhatikan Surat Gubenur Sumatera Selatan Nomor 061/222/VII/2020 Hal Klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati,maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Nomenklatur Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah:UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 TAhun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 16 Tahun 2018;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Kedudukan,Sususnan Organisasi ,Tugas dan Fungsi,Kepegawaian dan Tata Kerja ,Keuangan ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan penututp
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TENANGAN KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 182, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 182
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Tenangan secara pasti di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
13. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
14. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 182 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi, serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan terhadap setiap pengaduan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no. 25 tahun 1956; UU no.28 tahun 1999; UU no.31 tahun 1999; UU no.13 tahun 2006; UU no.14 tahun 2008; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.30 tahun 2014; PP no.71 tahun 2000; PP no.42 tahun 2004; PP no.60 tahun 2008;PP no.53 tahun 2010; Permendagri no.80 tahun 2015; Permenpanrb no. 52 tahun 2014;
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Pelapor/ Whistleblower; Mekanisme Pengaduan; Tindak Lanjut; Ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan whistleblower; Perlindungan terhadap whistleblower; Penghargaan; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Ketenagakerjaan
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 182, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 21045
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 02/Depeprov/X/2017 hal Rekomendasi UMP 2018 dan peningkatan upah riil yang dituangkan dalam Upah Minimum Provinsi, serta mperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) per bulan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
3 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 182 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang ada di Lingungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
serta adanya ketidaksesuaian perhitungan terkait dengan Analisis Standar Belanja sehingga Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 tentang Analisis Standar
Belanja perlu di evaluasi; Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja dengan sistematika : Ketentuan Umum; Penetapan ASB; Komponen ASB; Jenis ASB; Pengendalian dan Pengawasan; Perubahan ASB; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
69 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
