Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.359 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2006

Pedoman Pengajuan, Penetapan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 6 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGAJUAN, PENETAPAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2006/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengajuan, Penetapan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peratuan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., maka perlu menetapkan Pedoman Pengajuan, Penetapan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lown Utara (Lembaran Negara Tahon 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826) ; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahon 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahon 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahon 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan .DPRD (Lembaran Negara RI Tahon 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahon 2004 Nornor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4437); 5. Undang-Undang Nornor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan Keuangan ' ' I 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4513) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor OI) ;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan I . Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara ' .. ' 7. Kesbang adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Luwu Utara 8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara 9. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melaluli Pemilihan Umum 10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD. 11 . Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten I Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 2 (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpimm Daerah Partai Politik ditandatangani Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan rnenggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan : a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Kabupaten Luwu Utara yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan Jainnya; b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD; d. Surat Pemyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan serkretaris DPD atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik; e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang; BAB ill PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADl\1lNISTRASl PARTAI POLITIK Pasal 3 (!) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Luwu Utara dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Unsur Sekretariat Daerah; (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Pasal 4 Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 3 ayat (I) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini ; BAB IV BANTUAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Besamya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta Rupiah pertahun) (2) Besarnya Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan dan tingkat kemahalan di Kabupaten Luwu Utara, . . BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAl POLITIK Pasal 6 ; (1) Penyerahan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. (2) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa alas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya. Pasal 7 Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan persyaratan administrasi: a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nornor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik; b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas rnaterai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Poltik dengan menggunakan Kop Surat dan cap stempel Partai Politik; c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik sebagai pihak kedua; Pasa18 Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam) huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan ini; BAB VI PENGAWASAN Pasal 9 Pengawasan dan atau Pemeriksaan atas penggunaan Bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Bawasda atau aparat pengawasan fungsional lainnya. BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 1 0 ( l) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kesbang setelah diaudit oleh Bawasda; (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), di ampaikan kepada Ketua KPUD ; Pasal 11 Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal I O ayat (J) , tercantum dalam Jampiran Ill Peraturan ini; BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2012

Tata Cara Pemberian Tunjangan Pimpinan Dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti 2009-2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download :
Perbup Boyolali Tahun 2012 No 6.pdf

Abstrak

Tunjangan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2012/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Pimpinan Dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti 2009-2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti 2009-2014, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Tunjangan dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/70/2009; Keputusan Gubernur Jawa Tengah 170/108/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Besaran Tunjangan Bab III Pembiayaan Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD. 2022/ No. 344, LL Kab Kaimana: 9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2013

Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Download :
6 TAHUN 2013 _BUMDES_.pdf

Abstrak

pedoman - tata - cara - pembentukan - dan - pengelolaan - badan - usaha - milik - desa

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2013/6 SERI E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekononmian masyarakat perdesaan Perda No. 19 Tahun 2003 maka perlu menetapkan Perda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan BUMD.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali dioub ah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri no. 39 Tahun 2010; Perdqa Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Strategi Dan Asas Bumdes, Pembentukan BUMDES, Jenis Dan Pengembangan Usaha, Permodalan, Organisasi Kepengurusan BUMBES, Bagi Hasil, Kerja Sama, Pengelolaan Pelapiran Dan Pertanggungjawaban BUMDES, Pembubaran BUMDES, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013.
20 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2023

Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
Perwali Tanjungpinang No 6 Tahun 2023.pdf

Abstrak

pajak parkir - tata cara pemungutan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 440

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

ABSTRAK:

Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mendukung peningkatan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir perlu dilakukan penyesuaian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau Wajib Pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan hal-hal yang belum diatur terkait penyelenggaraan Pajak Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Parkir tidak sesuai maka perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.5 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2016; Permenkeu No.8/PMK.03/2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkeu No.91/PMK.03/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 68/PMK.03/2017; Permenkeu No.207/PMK.07/2018; Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Tanjungpinang No.1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendaftaran wajib pajak dan masa pajak, dll.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hlm

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2021

Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Perpusnas Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PENERAPAN - KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN - BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

2021

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 6, BN 2021 (888): 10 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan

ABSTRAK:

Bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020.
Pasal 2 Penerapan KTA Perpustakaan berbasis NIK bertujuan: a. pengintegrasian data keanggotaan Perpustakaan; b. penyederhanaan sistem keanggotaan Perpustakaan; c. perluasan akses layanan Perpustakaan; d. peningkatan kualitas layanan Perpustakaan; dan e. penguatan jejaring Perpustakaan.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Lampiran File; 13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGKAT KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN JENEPONTO

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 6 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pedoman pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten jeneponto

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGKAT KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. Mengi*gat : 1". b. BUPAfI JEIITEFONT|O, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5a ayat {2) Und.ang-Undang Reprrblik lnd,onesia Nomor 1 Tahun 2011 teatang Perulmahan dan Kawasan Permukiman, serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya khususnya dibidang perumahan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; bahwa agar pem.anfaatan p,rograrn peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu adanya kriteria dan persyaratan penerima Program, Obyek Program pada Desa/Kelurahan; bahwa berd,asarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Ped"oman Pelaksanaan Frogram Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Jeneponto;
Undang-Undang Repubtik Indonesia Norror 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221; Undang-Und,arrg Republik Indonesia Nomor L7 Tahun2OOS tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\iiomor 42561; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaalt Negara (Lembaran Negara Repub,trik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 5, Tarnb,ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Republik Iadonesia Nomor 15 Tahurl 2AO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangg""f c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndang Republik Indonesiaan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Al1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523ah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a30); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679|; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2AL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2AAT tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah {l,embaran Negara RepubUk Indoneesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnnesia Nomor a738); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S0 Tahun 2AOT tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'asama Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahuq 2AA7 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republild Indonesia Nomor a76\; I 14. Peratur.ran Pernerintah Republik Iadonesia Nomor 27 Tahun 2A14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5533); 15. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor O4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan BaranglJasa Pernerintah {Lernbaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik trndoneesia Tahun 2015 Nornor 2O36); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nornor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2413 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 2191.
Menetapkan ME!fiUTUSKATd : PERATURAS BIIPATI TEITTAIIG PEDOMA.r PELAKSAITAAN PROGRAM PEI!ffITGKATAN KUALTTAS RUIUAIT BAGI MASYARAKAT BERPENGIIASILAIT I(ABUPATEIT JEITEPONTO RENDAII DI BAB T KETEXTU'AN TIIIIUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabr-epaten Jeneponto. 5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto. 6. Kepala Dinas adalah Dinas Tata Rualg dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto. 7. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksana program peningkatan kualitas rumah hagi rnasyarakat berpenghasilan rendah" 8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten s. gff;ruSl;"*"" kemiskinan adalah upaya untuk melepaskan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. "tJI 1O. Program Pembangunan Baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah sela:rjutnya disebut Program PB (Pembangunan Baru) bagr Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Pembangunan Rumah Baru. 1 1. Program Peningkatan Kualitas Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut Program PKR Bagi MBR adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa perbaikan/peningkatan kualitas rumah bagl masyarakat berpenghasilan rendah. 12. Pembangunan Baru yang selanjutnya disebut PB adalah Program Pembangunan rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi komponen syarat rumah iayak huni. 13. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah Program Peningkatan memperbaiki komponen rumah danlatau memperluas rumah untuk meningkatkan danlata.u memenuhi syarat rumah layak huni. 1"4. Penerima manfaat yang selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan. I"5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni. 16. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan. 17. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PI adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni diatas tanah matang. 18. Peningkatan Kualitas 1 yang selanjutnya disingkat PK L adalah peningkatan kualitas rumah yang rusaf< ringan d,imana kondisi salah satu dari tiga komponen yaitu lantai {struktur bawah}, dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak. 19. Peningkatan Kualitas 2 yang selanjutnya disingkat PK 2 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak sedang dimana kondisi dua diantara tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding {struktur tengah), atau atapnya {struktur atas} rusak atau tidak layak. 20. Peningkatan Kualitas 3 yang selanjutnya disingkat PK 3 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak berat d.imana kondisi tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya rusak atau tidak layak. 21. Detsil Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungalt secara rinci suatu bangunan. 22. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara selaqjutnya disingkat ApBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat ApBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan. *ax*#ffiiloruAN Pasal 2 {1} Maksud dari Program PB dan PKR Bagi MBR adalah meningkatkan taraf hidup MBR agar mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat. I (2) fuuan Program PB dan PKR Bagi MBR adalah agar MBR dapat menghunif rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman I Pasal 3 (1) Lingkup Program PB dan PKR Bagi MBR adatah program untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah bagt MBR dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. (2) Kategori Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), yaitu : a. PK 1 / rehabilitasi ringan, b. PK 2 I rehabilitasi sedang; dan c. PK 3 I rehabilitasi berat. BAB III KRITERIA DAI{ PERSYARATAI{ Bagran Kesatu Kriteria Paragraf 1 Kriteria Subyek Program Pasal 4 Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR harus memenuhi kriteria : a. warga Negara Indonesia; b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap; c. sudah berkeluarga; d. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan hak kepemilikan; e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni; f. belum pernah mendapatkan Program pKR dan pKR Basl MBR yang pembiayaannya baik dari APBN atau ApBD; dan g. bersungguh-sungguh mengikuti Program pB dan pKR Bagi MBR. Paragraf 2 Ikiteria Obyek Program Pasal 5 (1) Kriteria obyek program yaitu : a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah : 1. dikuasai secara fisik dan jelas batasnl'a; 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi; 3. tidak dalam status sengketa; 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang; b. bangunan yang belum selesai dari yang sud,ah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2 (empat puluh lima meter persegi); c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka PKR dan kawasan permukiman kumuh; dan/ atau d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial danlatau kebakaran. (2) PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria : a. satu-satunya rumah yang dimiliki; b. rumah dengan kondisi : 1. rusak ringan 2. rusak sedang; 3. rusak berat; atauI standar minimal PKR bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 m2 {tiga puluh enam meter poersegi) dan paling tinggi 5o m2 {lima puluh meter peisegi); dan/atau tidak mempurryai kamar tidur, kamar mandi dan kakus {MCK). (3) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} huruf a adalah : a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV; b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidakl kurang mempunyai ventiiasi dan pencahayaan; c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh. d. rusak berat; dan/atau e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2 (sembilan meter persegi) Bagran Kedua Persyaratan Paragraf 1 Persyaratan Penerima program Pasal 6 (1) Persyaratan Penerima program pB dan pKR Bagi MBR terdiri dari : a. surat pernyataan yang menyatakan : 1. belum pernah menerima program perumahan braik yaxg didanai APBN atau ApBD; 2. te;rta::L yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi; 3. rumah _satu-satunya yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah; 4. akan menghuni rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru; 5. fotokopi sertilikat tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desJTt<elurahan; 6' fotocopi kartu keluarga dan kartu penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima program pKR Bagi MBR; dan 7. bersungguh-sungguh mengikuti program rxn eagi MBR dan akan mentaati semua peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan dalam program tersebut. b. surat keterangan berpenghasilan dari tempat ke{a bagr yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/turah b"s, y""I berpenghasilan tidak tetap. (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimar,a dimaksuA paAa ayatlr) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Persyaratan Usulan DesalKelurahan Pasal 7 (1) Persyaratan penerima program pB dan pKR Bagr MBR dari I DesalKelurahan, yaitu : f C. d. a. surat usulall dari Desa/Kelurahan yang dilengkapi deagan daftar data rinci (nama dusun dan lingkungan) perioritas penerima Program PB dan PKR Bagi MBR; dan b. data rinci sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi : 1. nama iengkap; 2. jenis kelamin; 3. nomor Induk Kependudukan (NIK); 4. umur; 5. pekerjaan; 6. aiamat {meliputi desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten}; 7. penghasilan; 8" jumlah tanggungan; dan 9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto). (2) Format surat usulan dari Desa/Kelurahan dan data rinci sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB TV TUGAS DAIT TAIYGGUITG JAIIIAB PELAKSAI{A PROGRAM Bagian Kesatu Pengelola Program Pasal I (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola Program PB dan PKR Bagi MBR adalah Dinas dengan melibatkan pihak terkait. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {1} antara lain : bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas; pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan; pihak ketiga selaku penyedia jasa; SKPD KabupatenlKota yang membidangi perumahan; dan kepala desa/1urah. Bagran Kedua Tugas Dan Tanggung Jawab Paragraf 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pasal 9 (1) Dinas dalam melaksanakan Program PB dan PKR Bagi MBR bertanggung jawab : a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR; b. koordinasi pelaksanaan Program PB dan PKR Bagr MBR kepada SKPDlunit yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan; c. sosialisasi kebijakan Program PB dan PKR Bagi MBR; d. menyetujui usulan nama-narna calon penerima Program Bagi MBR serta" narna desalkelurahan atau kecamatan Program PB dan PKR Bagi MBR; e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bagr MBR. a. b. c. d. e. PB dan PKR sebagai lokasi PKR il r PB dan (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perumahan danlatau dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan. Paragraf 2 Bidang Perumahan Pasal 10 (1) Bidang Perumahan Dinas dalam melaksanakan tugas jawab : a. memverifikasi alokasi anggaran Program PB dan tiap Desa/Kelurahan; mempunyai tanggung PKR Bagi MBR untuk b. menetapkan tata kelola pencairan dana Program PB dan PKR Bagi MBR; c. bertanggung jawab atas pencapaian ta.rget kinerja pelaksanaan program; d. membuat dan menyarnpaikan laporan pertanggung jawaban Program PB dan PKR Bagi MBR kepada Bupati melalui Kepala Dinas; e" melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR; f. membuat petunjuk teknis pelaksanaan prograJn. (2) Dalam melaksanakaa tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang dibantu oleh PPTK, Tim Teknis SKPD dan Tim Teknis Desa/ Kelurahan " Paragraf 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pasal 11 (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal : a. melakukan verifikasi administrasi dan veri{ikasi lapangan bagi calon penerima Program PB dan PKR Bagi MBR Desa/Kelurahan; b. melakukan perikatan perjanjian dengan Pihak Ketiga; c. melaksanakan Pembayaran; d. mengajukanlmenyiapkan dokumen teknis (RAB, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis), untuk tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil verifikasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan sasaran yang teiah ditentukan; e. dalam memfasilitasi pembuatan gambar kerja, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPTK dapat menunjukkan Pihak Ketiga selaku penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan; f. melakukan pengawasan dan monitoring peiaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga kepada penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sampai dengan pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia; dan h. dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf g dengan menunjuk Konsultan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (2) Kriteria dan format tabel verifikasi administrasi dan veri{ikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, tercantum dalam l,ampiran - Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatif, ini. f,- Paragraf 4 Pihak Ketiga Selaku penyedia Jasa Pasal 12 (1) Pihak ketiga selaku penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (2) huruf c dan Pasal 1 1 ayat (1) huruf e terdiri atas : a. konsultan perencana; b" kontraktor pelaksana; dan c. konsultan pellgawas. (2) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program PB dan pKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam d.okumen DED" (3) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program pB dan pKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditelapkan dalam kontrak. (4) Penyelesaian pekerjaan program pB dan pKR Bagi MBR dengan progres 1OO% untuk masing-masing bidang pekerjaan harus disertai dengan UImi berita acara serah terima pekerjaan Pasal 13 Persyaratan dan kriteria pemilihan pihak ketiga selaku penyed"ia jasa ditetapkan oleh unit layanan pengadaan rabupaten Jeneponto sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Ind one*iu.*rr. melakukan tugas dan tanggung jawab : a. menyusun DED rehabilitasi rumah yailg menjadi obyek Bagi MBR pada masing-masing desa/kelurahan pelaksanaan kegiatan; mengidentifikasi data-data yang dokumen sebagaimana dimaksud c. memberikan penjelasan tentang DED kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan. Pasal 14 Konsultan perencana sebagaimana dimaksud dalam pasal b. melakukan survey ke lapangan untuk diperlukan berkaitan dengan penyusunan pada huruf a; dan Pasal 15 Kontraktor Pelaksana sebagnimana dimaksud dalam pasal melakukan tugas dan tanggung jawab : 12 ayat (1) huruf a Program PB dan PKR yang menjadi lokasi L2 ayat (1) huruf b a. meiaksanakan program kepada penerima program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pprK; 9. mengerjakan pekerjaan sesuai dengan DED yang disahkan oleh ppTK; dan d. memberikan keterangan-keterangan yang Olp.*rt u.rt untuk pemeriksaan pelaksanaan peke{aan yang dilakukarr olih PPTK dan pifrat direksi lapangan. Pasai L6 (1) Konsultan Pengawas sebagaimalla dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c melakukan tugas dan tanggung jawab : a' mengawasi pihak pelaksana teknis dalam pelaksanaan konstruksiH program PB dan pKR bagi MBR; dan [" b. membuat laporan progres pekedaan mulai aa/o, soo/o dan looyo (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Konsultan Pengawas d,iatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Dinas sesuai peraturan perUndang-Undang Republik Indoaesiaan. Paragraf 5 Kepala Desa/Lurah Pasal 17 Kepala Desallurah sesuai kedudukan dan lingkup kewenangannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. memberi keterangan penghasilan bagi \parga yang tidak memiliki penghasilan tetap; b. memberikan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah {serti{ikat hak atas tanah); dan c. mengesahkan data penerima program pB dan pKR bagi MBR. Paragraf 6 Subyek/ Penerima program Pasal 18 Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perencanaan; dan b. membantu mengawasi pekerjaan pihak ketiga selaku penyedia jasa agar be{alan sesuai dengan gambar kerja dan rencrrr* **kt, v"rrg dltetaplian oleh PPTK. BAB V PETETAPAIT LOI{ASI DAIT PE1TDATAAIT CALO1Y PENERIMA PROGRAM Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Pasal 19 (1) Program PB dan PKR Bagr MBR dilakukan secara sistematik disetiap desalkelurahan yang diusulkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan. (2) Penangallan sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap rumah tidak layak huni, danfatau backlog di desalkelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi Program pB dan pKR Bagi MBR untuk tahun *rrgglr"; berjalan. Pasal 20 (1) Dinas menetapkan lokasi desa/kelurahan atau kecamatan yang diusulkan oleh Kecamatan sebagai lokasi program pB dan pKR Bagi nrrin. (2) Penetapan desalkelurahan sebagaimana dirnaksud *y*t (1) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai d,engan anggaran'yang tersedial dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas. il, I {3) Desalkelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak la3rak huni yang paling tinggi baik skala desa/kelurahan maupun kecamatan. Bagian Kedua Pendataan Calon Penerima Program Pasal 21 (1) Pendataan calon penerima program dilakukan dengan menggunakan formulir data permohonan Progr:am PB dan pKR Bagi MBR. (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir data permohonan Program pB dan PKR Bagi MBR sebagaimana pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis. (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat t2) adalah semua persyaratan administrasi. Pasal 22 (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas : a. kelengkapan persyaratan administrasi penerima Program PB dan PKR BaSt MBR perkecamatan atau perdesa/kelurahan; b. surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan; dan c. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan Program PB dan PKR Bagr MBR dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis. (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi : a. surat pertanggungiawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c dan diketahui oleh direktur atau salah satu direksi yang membidangi pendataan; dan b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilakukan dan ditanda tangani oleh tenaga ahli 1'ang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh direktur atau direktris yang membidangi pendataan. Bagran Ketiga Penetapan Usulan Penerima Prograrn Pasal 23 (1) Usulan calon penerima program dari desa/kelurahan disahkan oleh pejabat Kepala Desa/Lurah tempat domisili calon penerima Program PB dan pKR Bagi MBR. (2) Usuan lokasi dan nama-nama calon penerima program dituangkan dalam Keputusan yang ditanda tangani oieh Kepala Desa/Lurah sebagai dasar pelaksanaan Program FB dan PKR Bagi MBR. Bagian Keempat Perubahan Nama Penerima Program Pasal 24 (1) Dalam hal penerima Program PB dan pKR mengalami perubahan karena meninggal Bagi MBR dari desa/kelurahan; dunia sebelum pelaksanaan$, f, diperbaiki, kegiatan dan pprK tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan akan men$gan-! aerrg;-penerima urutan lain sesuai dengan prioritas nama yang diusulkan otErr pemerintah aesaTt eturahan. (2) Penggantian/perubahan plnerima prog..* sebagaimrrr. ayat ii*aksud pada ditetapkan. {1}, dilakukan sesuai denga; r.Iit*ri" dan mekanisme yang telah (3) dituangkan Perubahan dan penggantian penerima program pB dan pKR Bagi MBR, dalam nicta acara yang ditanda tangani oleh pprK Teknis Kabupaten. dan Tim suMBrR DArrA ":f"HcculrAArs DAIA Bagran Kesatu Sumber Dana Pasal 25 (1) Dana Program PB dan PKR Bagi MBR bersumber dari APBD Kabupaten Jeneponto. (2) Dana Program pB dan pKR B€gri-MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen petaksana aagfaran Dinas. (3) Pagu dalam Dokumen Pelaksana anggaril Dinas sebagaimana dimaksud p1d? ayat {2} merupakan batas tertinffi pendanaan yan; jiseoiakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahr]i *rrgg.r*r, sesuai ketentuan. "":ffi"trm* Pasal 26 (1) Penggunaan dana Program PB dan PKR Bagi MBR diutamakan untuk pembangunan baru dan meningkatkan kualitas rumah terdiri dari atap, dinding dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan .^. Flrtilas bangunan serta kesehatan bangunan rumah. (2) Kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas lantai bangunari36 rn2 (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m2 {sembilan meter persegi} per*anggota kelaurga. (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan penuqjang kesehatan dari lingJ<ungan bangunan sebagaimana dimaksud p*au, ryr.t 1t-1 yaitu : a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstui rr"t..*l b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan diplester bagran luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau paparrkelas II pakai alur serta iidah penyambung; c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang; d. terdapat pintu dan jendela ukuran standar; dan e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan semi permanen dengan dinding bagian bawah paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan diplester. Pasal 27 (1) Penggunaan dana Program pB dan pKR Bagi MBR harus dituangkan bentuk gambar kerja dan rencana penggunaan barang. dahml n' (2) Pedoman pembuatan gambar kerja dan rerrcana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur lebih lanjut anggaran biaya dengan petunjuk teknis Dinas. (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas. pada ayat (2), disusun dan BAB VII PENCAIRAH DAITA Pasai 28 (1) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR kepada rekanan pihak ketiga sesuai dengan kontrak. (2) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR maksimal dalam 3 (tiga) tahap atau sesuai dengan kontrak berdasarkan ketentuan. (3) PPTK menerbitkan SPP paling lambat 3 {tiga} hari kalender sejak tanggal pengajuan permohonan termin oleh rekanan pihak ketiga. (4) PF-SPM/Bagian Keuangan menerbitkan SPM-LS paiing lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayail:;. BAB VIII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasai 29 (1) Kontraktorlpelaksana tekreis pihak ketiga wajib menyarnpaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagih4gn kepada PPTK paling lambat tanggal 3 {bulani berikutnya. (2) Konsultan Penga'ruas wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhad.ap pelaksanaan Pekerl'aan Program PB dan PKR Bagi MBR kepada PPTK sampai progres 1OO% dan penyerahan pekedaan. (3) PPTK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bidang dan tembusan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 1O (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati herupa : a. laporan berkala bulanan pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR paling lambar akhir bulan berikutnya; dan b. laporan tahunan pertanggung jawaban pelaksanaan Prggram PB dan PKR Bagi MBR paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. BAB IX KETEIITUAN LAII{-LAII$ Pasal 30 (1) Pemerintah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Program PB dan pKR Bagi MBR dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaarulya berpedoman pada peraturan Bupati ini. (2) Program PB dan PKR Basr MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),- hanya diberikan bagi MBR yang belum pernah mendapat bantuan *ii*.ri..,f, dari pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi. [" BAB X ketentuan penutup Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010

Pedoman Pemberian Bantuan Perawatan Kesehatan Dan Santunan Kematian Bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa/Kelurahan Di Kabupaten Jepara

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Jepara Tahun 2010 No 6.pdf

Abstrak

Pedoman-Pemberian-Bantuan

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2010/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perawatan Kesehatan Dan Santunan Kematian Bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa/Kelurahan Di Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil (Hansip )/Perlindungan Masyarakat (Linmas), perlu diberikan bantuan perawatan kesehatan dan santunan kematian bagi anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perindungan Masyarakat (Linmas,) Desa/Kelurahan; bahwa agar pemberian bantuan perawatan kesehatan bagi anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa/Kelurahan dapat berjalan dengan baik, berdayaguna dan tertib administrasi, pertu Pedoman Pemberian Bantuan Perawatan dan Santunan Kematian bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa/Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perawatan dan Santunan Kematian bagi Anggota Pertahanan Sipif (Hansip)/Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan (Linmas) di Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bantuan Perawatan Kesehatan Dan Santunan Kematian Bab III Tata Cara Pemberian Bantuan Perawatan Kesehatan Dan Santunan Kematian Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2021

Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perwali Kota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2023

Mencabut :

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Download :
PERWALI Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 309

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah UU No. 5 Th. 2001; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 30 Th. 2014; PP No. 109 Th. 2000; PP No. 23 Th. 2005 stdd PP No. 74 Th. 2012; PP No. 18 Th. 2017; PP No. 12 Th. 2019; Perpres No. 16 Th. 2018; Perpres No. 33 Th. 2020; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 77 Th. 2020
PERWALI ini mengatur mengenai prinsip Perjalanan Dinas; jenis dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas; tata Cara Perjalanan Dinas; jumlah Hari Perjalanan Dinas; biaya Perjalanan Dinas; prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas; pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; larangan dan Sanksi; dan pengendalian Internal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
28 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2023

Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Katingan

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download :
Perbup Katingan No. 6 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2023/No.730

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin kualitas kegiatan pengawasan intern yang sesuai dengan standar serta penerapan kode etik, perlu dilakukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas yang dilakukan oleh pihak ekstern melalui telaahan sejawat;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bari to Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat; dan b. Standar Penilaian dan Pelaksanaan Telaah Sejawat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
128 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT