Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 164, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1139
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 164, https://jdihn.go.id/
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengabulan Permohonan Uang Cukai Tembakau Yang Telah Dibayar Oleh Liem Tjeng Tjoan Atas Kecelakaan Kapal Api Gandasoli
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1953.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 164, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penyelesaian Administrasi Bagi Pemberontakan dan Gerpmbolan Yang Menyerah/Tertangkap dan Berasal Dari Pegawai Negeri/Daerah, Anggota Kepolisian Negara dan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Yang Belum Mempunyai Hak Pensiun dan Yang Belum/Tidak Mendapat Lapangan Kerjaan Dalam Dinas Pemerintahan Sebagai Usaha Penyalurannya
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1962.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 164 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 164, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 164
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA
DALAM PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI (AANMANNING)
NOMOR: 08/Eks/2017/PN Pbl JO NOMOR: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
November 2018 nomor: 180/3462/425.012/2018, Walikota
Probolinggo telah memberikan kuasa kepada para pejabat pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk
melakukan pendampingan perkara Permohonan Eksekusi
(Aanmanning) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri
Probolinggo dengan Nomor: 08/Eks/2017/PN Pbl JO Nomor:
128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 antara Sari Ristyawati
selaku Pemohon Eksekusi melawan Pemerintah Kota
Probolinggo selaku Termohon Eksekusi;
b. bahwa pelaksanaan Permohonan Eksekusi (Aanmanning)
sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan mulai
tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember
2018 dan telah dinyatakan selesai;
c. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran
2018 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo,
kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program
300700.13 “Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum
dan Hak Asasi Manusia” dan pada kegiatan
300700.300701.13.001 “Penanganan Perkara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;”
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
pemberian honorarium kepada para penerima kuasa dalam
perkara Permohonan Eksekusi (Aanmanning) Nomor:
08/Eks/2017/PN Pbl JO Nomor: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 dalam Peraturan Walikota;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
3
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2018 Nomor 147
peraturan ini mengatur bahwa Dalam melaksanakan pendampingan perkara Permohonan Eksekusi
(Aanmanning) Nomor: 08/Eks/2017/PN Pbl JO Nomor: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, para penerima kuasa diberikan honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Haji Abdul Salim CS, Sebagai Pegawai Tinggi Yang Diperbantukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 164, https://jdih.setkab.go.id; 3 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Di Aljazair Sebagai Wakil Ketua Delegasi Ke Ministerial Meeting of UNCTAD Developing Countries
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 1967.
Permenhub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 164, BN.2015/No.1595, jdih.dephub.go.id : 28 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 164 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaualaut Tengah Dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaualaut Timur Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/188/SLR-2002/ 2019 dan Nomor 146.3/372/DS-JH/10/2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Desa Administrasi Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 164 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Metode Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 164, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2019 No 164
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Metode Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
