Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 164 Tahun 2018

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI (AANMANNING) NOMOR: 08/Eks/2017/PN Pbl JO NOMOR: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur bahwa Dalam melaksanakan pendampingan perkara Permohonan Eksekusi (Aanmanning) Nomor: 08/Eks/2017/PN Pbl JO Nomor: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, para penerima kuasa diberikan honorarium.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Probolinggo Nomor 164 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI (AANMANNING) NOMOR: 08/Eks/2017/PN Pbl JO NOMOR: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016

T.E.U.

Indonesia, Kota Probolinggo

Nomor

164

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Probolinggo

Tanggal Penetapan

14 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2018

Tanggal Berlaku

14 Desember 2018

Sumber

Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 164

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 360 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 164 Tahun 2018 ttg Pemberian Honorarium Kepada Para Penerima Kuasa Dalam Perkara Permohonan Eksekusi (Aanmanning).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

honorarium
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 164, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 164
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI (AANMANNING) NOMOR: 08/Eks/2017/PN Pbl JO NOMOR: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2018 nomor: 180/3462/425.012/2018, Walikota Probolinggo telah memberikan kuasa kepada para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan perkara Permohonan Eksekusi (Aanmanning) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor: 08/Eks/2017/PN Pbl JO Nomor: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 antara Sari Ristyawati selaku Pemohon Eksekusi melawan Pemerintah Kota Probolinggo selaku Termohon Eksekusi; b. bahwa pelaksanaan Permohonan Eksekusi (Aanmanning) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan mulai tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 dan telah dinyatakan selesai; c. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program 300700.13 “Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan pada kegiatan 300700.300701.13.001 “Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;” d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan pemberian honorarium kepada para penerima kuasa dalam perkara Permohonan Eksekusi (Aanmanning) Nomor: 08/Eks/2017/PN Pbl JO Nomor: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 dalam Peraturan Walikota; Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 3 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214) 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 8); 9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 147 peraturan ini mengatur bahwa Dalam melaksanakan pendampingan perkara Permohonan Eksekusi (Aanmanning) Nomor: 08/Eks/2017/PN Pbl JO Nomor: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, para penerima kuasa diberikan honorarium.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018. jumlah 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 164 Tahun 2018

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI (AANMANNING) NOMOR: 08/Eks/2017/PN Pbl JO NOMOR: 128/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT