ANALISIS JABATAN,- ANALISIS BEBAN KERJA - DAN EVALUASI JABATAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD.2020/No.231
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap Intansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegwai neb=geri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
Surat menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/314/M.SM.04.00/2019 tangal 29 Maret 2019 hal persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten banyuasin ,surat sekretariat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/385/VII/2020 tangal 8 April 2020
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2002;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017 sebagimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;Perpres No 81 Tahun 2010;Permendari No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 34 Tahun 2011;PPermendagri No 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 20 Tahun 2016;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 41 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 1 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 12 Tahun 2011;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2018
Materi poko dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan,Fungsi dan penyusunan analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Ruang lingkup dan penetapan hasil analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Informasi jabatan ,fasilitas dan pembiayaan ,ketentua penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 231 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa. Peta Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD.2008/No.10 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara pada sebagian Lampiran I sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini serta perlu disesuaikan dan diadakan perubahan, maka dipandang perlu diatur kembali Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara yang lebih menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah dalam penetapan pemberian dana;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008.
peraturan ini memuat Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 231 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD Tahun 2023 Nomor 231
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Luas Wilayah Bab IV Peta Batas Desa Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Hak Asasi ManusiaPerizinan, Pelayanan PublikKetatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka
Mencabut :
Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
pelayanan publik - hak asasi manusia - kenegaraan/ketatanegaraan
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 232, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72172
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu mengatur pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dan tetap menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang PengendaJian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.
PERGUB ini mengatur tentang pedoman pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika dan damai, yang terdiri dari lokasi dan waktu penyampaian pendapat, tertib umum saat penyampaian pendapat di muka umum, mediasi, koordinasi dan pemantauan, evaluasi, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 232, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Untuk Merubah Peraturan Daerah Tentang Penetapan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Di Mojokerto
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
