Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.328 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 4B Tahun 2014

Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
perwal no 4B-2014.pdf

Abstrak

BUS RAPID TRANSIT (BRT) - tarif

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4B, BD.2014/No.4B

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat (3) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin terscdianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang dalam wilayahnya; bahwa pembebanan biaya cetak kartu sistem e-ticketing pada . Jayanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dirasakan memberatkan masyarakat pengguna maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarip Bus Rapid Transit (RRT) Trans Semarang perlu ditinjau . kembali; bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlumembentuk Pcraturan Walikota Semarang tentang Tarip Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 551.2/147;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tarif, sistem e-tiketing.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.
Peraturan Walikota semarang Nomor 46 Tahun 2013 dicabut.
5 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 2.1 Tahun 2023

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perwali Srkrt 2.1_2023.pdf

Abstrak

tarif layanan - blud

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2.1, BD.2023/NO.7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis dan Tarif Layanan, Penetapan dan Kebijakan Tarif Layanan, Tanda Bukti Pembayaran dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 37 / HK / 2023 Tahun 2023

TITIK PANTAU KUALITAS UDARA DENGAN METODE ACTIVE SAMPLER DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
SK 37 TH 2023.pdf

Abstrak

TITIK-PANTAU-KUALITAS-UDARA-DENGAN-METODE-ACTIVE-SAMPLER-DI-KABUPATEN-KARANGASEM-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37 / HK / 2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 37 / HK / 2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TITIK PANTAU KUALITAS UDARA DENGAN METODE ACTIVE SAMPLER DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa Kualitas Udara di Kabupaten Karangasem perlu untuk dijaga Kebersihan dan Kelestariannya sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup khususnya Kualitas Udara di Kabupaten Karangasem; b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Titik Pantau Kualitas Udara Dengan Metode Active Sampler di Kabupaten Karangasem; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Titik Pantau Kualitas Udara dengan Metode Active Sampler di Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010,Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012,Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016,Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011,Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022.
Tujuan ditetapkannya Kualitas Udara di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu : a. mengetahui nilai kualitas udara di Kabupaten Karangasem; dan b. menyediakan data dan informasi tentang kualitas lingkungan yang dapat dimanfaatkan dalam menghitung indeks kualitas udara di Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggung Jawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 157/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi

Download :
PMK Nomor 123 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.08/2017

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PMK Nomor 148 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 3.A Tahun 2015

TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP NOMOR 3.A TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6.1 Tahun 2011

Peremajaan Kendaraan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura Pada Kementerian Perhubungan

Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PMK Nomor 120 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.05/2019

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Pada Kementerian Perhubungan

Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 124/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan

Download :
34~PMK.05~2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan

Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 5/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta

Download :
PMK Nomor 23 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .