Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020, perlu menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU NO. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2019; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pendapatan Daerah sebesar 964.462.280.355,- dan Belanja Daerah sebesar 962.662.280.355,-.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 83 Tahun 2019
TA 2020-KAMPUNG-BELANJA-PENDAPATAN-ANGGARAN-PENYUSUNAN-PEDOMAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2019/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Berau No.62 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendes PDTT No.11 Tahun 2019; PMK No.193 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Berau No.4 Tahun 2015; Perda Berau No.20 Tahun 2019; Perbup Berau No.16 Tahun 2014; Perbup Berau No.1 Tahun 2015; Perbup Berau No.59 Tahun 2015; Perbup Berau No.62 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 2020, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APB Kampung; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Realisasi APBD, ringkasan dan penjabaran yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 83 Tahun 2022
SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2019/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa terwujudnya visi Kabupaten Bantul yaitu “Bantul
Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”, merupakan tanggung jawab
bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan
masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya mewujudkan visi Kabupaten Bantul
sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilakukan
melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan,
sehingga perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun
Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sinkronisasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah; Mekanisme Penganggaran dalam APB Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 9 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2022
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Tata Ruang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Retribusi Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh
Gubernur;
b. Bahwa untuk pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur, perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Fasilitasi; Bab 3. Evaluasi; Bab 4. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah; Bab 5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Dokumen Pendukungnya; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun.
201 7 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi
sudah tidak sesuai sehingga dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, maka perlu Menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Wirus Disease 2019 (Covidl9) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolak:a Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Wirus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HIBAH
BAB III BANTUAN SOSIAL BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
62 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu membentuk Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023;
Materi Pokok: Penjabaran APBD TA 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 25 HLM, Lampiran: 1339 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 83 Tahun 2020
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2020/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dampak bencana nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) telah menyentuh seluruh sendi
kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga dapat
menimbulkan kerawanan sosial masyarakat;
b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat atas
dampak bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
perlu memperluas cakupan program bantuan sosial
berupa uang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada masyarakat miskin yang sampai saat ini
belum mendapatkan bantuan sosial dari pihak manapun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian
Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak Corona
Virus Disease 2019;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020; . Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 36 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai kriteria penerima bantuan sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 84 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 84, Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 84
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH ACEH DENGAN PIHAK LAIN
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahn 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu Mengatur pedoman pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2007; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Prinsip Pelaksanaan Kerja Sama, BAB IV Penganggaran, BAB V Tata Cara Pengajuan, BAB VI Ruang Lingkup, BAB V Bentuk Kerja Sama, BAB VI Bentuk Kerja Sama Penggunaan, BAB VII Kerja Sama Penyediaan Alat/Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan, BAB VIII Kerjasama Operasional Pemanfaatan, BAB IX Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan, BAB X Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, BAB XI Kewenangan Penetapan Kerja Sama Operasi, BAB XII Persyaratan dan Tata Cara Kerja Sama, BAB XIII Penyusunan Perjanjian Kerjasama Operasi, BAB XIV Monitoring dan Evaluasi, BAB XV Pelaporan, BAB XVI Ketentuan Peralihan, BAB XVII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
