Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 137 Tahun 2023
PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 137, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 137
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas, peningkatan kualitas,
serta tertib pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam bentuk
audit investigasi oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Enrekang, maka perlu
menyusun Pedoman Teknis Audit Investigasi di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Enrekang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Investigasi di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Enrekang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan
dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun
(Lembaran 2014 Nomor Negara 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang
Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Enrekang
(Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6402);
12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
Intern
Pemerintah Kabupaten Enrekang
(Berita Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 136 Tahun 2019
tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan
Intern Di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Enrekang;
14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata kerja Inspektorat Daerah;
15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan
Inspektorat Daerah Kabupaten
Enrekang;
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 38 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana
Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Enrekang;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI
BAB V : SANKS I
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu kepada standar,
norma, dan ketentuan yang berlaku umum untuk audit internal oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan NO. 137, BN.2023 (987)/121 hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Operator Ekonomi Bersertifikat
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan mengenai operator ekonomi bersertifikat ( authorized economic operaton telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227 /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi
Bersertifikat (Authorized Economic Operaton;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing ekonomi
nasional dalam perdagangan internasional, meningkatkan kinerja logistik nasional dan mendukung terciptanya keamanan rantai pasok dunia, serta menyempurnakan ketentuan mengenai operator ekonomi bersertifikat ( authorized economic operaton agar sesuai dertgan international best practice on World Customs Organization SAFE Framework of Standard ( WCO SAFE FoS) to secure and facilitate global trade, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operaion perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operaton;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, operator ekonomi, kondisi dan persyaratan sebagai AEO, pengakuan sebagai AEO, perlakuan tertentu terhadap AEO, tanggung jawab AEO, manajer AEO, monitoring dan evaluasi, pembekuan dan pencabutan pengakuan AEO, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
121 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme dan Biaya Jasa Tenaga Keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dan Dukungan Kejaksaan Dan Pengadilan, Serta Perjalanan Dinas Khusus di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlind ungan masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu sinergitas dati berbagai pihak meliputi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan;
c. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin baik Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat, dapat diberikan perjalanan dinas khusus;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme dan Biaya Jasa Tenaga Keamanan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik
Indonesia, dan Dukungan Kejaksaan dan Pengadilan, Serta Perjalanan Dinas Khusus di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Mekanisme dan Biaya Jasa Tenaga Keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dan Dukungan Kejaksaan Dan Pengadilan, Serta Perjalanan Dinas Khusus di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; MEKANISME JASA TENAGA KEAMANAN TNI, POLRI DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN, PENGADILAN SERTA PERJALANAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; BIAYA JASA TENAGA KEAMANAN TNI, POLRI DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN,
PENGADILAN SERTA PERJALANAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 137 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
Pasal 421 dan Pasal 431 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara
Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor
9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor
17 Tahun 2017.
Tata Cara
Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Terdiri atas 3 Bab dan 47 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
40 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 137 Tahun 2016
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 191 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 Tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Diubah dengan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 Tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD - STANDARD/PEDOMAN - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 137, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 Tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:
bahwa besaran biaya kegiatan fasilitasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011perlu disesuaikan
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 stdd Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur tentang Perubahan ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 137, LN.2015/NO.288,
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
