Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 137 Tahun 2023

PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI BAB V : SANKS I BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Enrekang Nomor 137 Tahun 2023 tentang PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Enrekang

Nomor

137

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Enrekang

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 137

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Enrekang

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 90 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 137 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 137, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 137
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka efektifitas, peningkatan kualitas, serta tertib pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam bentuk audit investigasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Enrekang, maka perlu menyusun Pedoman Teknis Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Enrekang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Enrekang. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun (Lembaran 2014 Nomor Negara 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6402); 12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 31); 13. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 136 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Intern Di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Enrekang; 14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Inspektorat Daerah; 15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang; 16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI BAB V : SANKS I BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu kepada standar, norma, dan ketentuan yang berlaku umum untuk audit internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 137 Tahun 2023

PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT