Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Badan Usaha Milik Daerah PD Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 132 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin; meliputi Ketentuan Umum; Uraian tugas pada Badan, Sekretariat, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengawasan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 132 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu melakukan perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Krual pada Pemerintah provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2008
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Perubahan Peraturan gubernur No.15 Tahun 2014
Peraturan ini memiliki 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 132 Tahun 2020
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN BANGUNAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD.2022/NO.132
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015
tentang Perizinan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun
2015 Tentang Perizinan Bangunan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: mencabut dan menyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 132 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.132
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kab Cilacap No. 4 tahun 2013. Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang penggunaan menara bersama telekomunikasi, maka perlu diatur dasar hukum terkait penggunaan bersama menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2017; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap N0 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten CIlacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembangunan Menara Bersama; Penempatan Lokasi Menara Bersama; Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Pemeliharaan Menara Telekomunikasi; Pengawasan dan Pengendalian. Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk Menara Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka harus menyesuaikan denga ketentuan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perbup Cilacap No. 87 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 132 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif, meliputi aspek pengembangan fisik, mental, emosional,sosial clan spiritual; bahwa untuk pengembangan anak usia dini diperlukan kelembagaan yang menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif diperlukan keterpaduan lintas sektor terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip, Strategi dan Pasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif
Bab IV Kelembagaan, Penyelenggaraan dan Bentuk Pelayanan
Bab V Kurikulum
Bab VI Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bab VII Pembinaan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Evaluasi dan Pelaporan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, bentuk tunjangan dan besaran tunjangan yang diberikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2017 dicabut.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 132 Tahun 2022
TATA CARA PENGAWASAN PEriZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD.2022/NO.132, LL KOTA PONTIANAK : 24 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berbasis resiko kepada pelaku usaha dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007; Pera tu ran Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor IO Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2021
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruano Lingkup; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha; Pengawasan Penanaman Modal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
2 halaman dan 22 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
