Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,148 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Banjarmasin

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP nomor 42 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

Pendidikan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004

Download :
Permentan Nomor 76 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A Tahun 2011

Manajemen Teknis Pengembangan Standar

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka BSN No. 6 Tahun 2016 tentang Manajemen Teknis Pengembangan Standar

Mencabut :

Perka BSN No. 13/PER/BSN/1/2008 Tahun 2008 tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar

Download :
Perka BSN 3A Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 069/KA/III/2010 Tahun 2010

Pengelolaan Program Insentif

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka Batan No. 167/KA/VIII/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset

Mencabut :

Peraturan Kepala BATAN Nomor 085/KA/IV/2009 tentang Pengelolaan Program Insentif, Pengembangan, dan Perekayasaan (Litbangyasa)

Download :
Perka BATAN Nomor 69 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 900/15/X/2010 Tahun 2010

900/15/X/2010 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 900/15/X/2010, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 147

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang 900/15/X/2010 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBO Tahun Anggaran 2010
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014

Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Download :
PermenPUPR24-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 32/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo

Mencabut sebagian :

Permen KKP No. 55/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Sidoarjo dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download :
Permen KKP Nomor 59 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 Tahun 2020

Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Download :
Peraturan OJK Nomor 37 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Tata Cara - Pengecualian - Pemenuhan - Prinsip - Keterbukaan - Emiten - Perusahaan Publik - Lembaga - Jasa Keuangan - Pencegahan - Penanganan - Krisis - Sistem - Keuangan

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 37/POJK.04/2020, LN.2020/NO.146, TLN NO.6524, ojk.go.id : 7 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan OJK tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1995; UU Nomor 21 Tahun 2011; dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK yang dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

ketentuan: a. Pasal 8 ayat (2); dan b. sanksi administratif atas dalam Pasal 18 ayat (1), pelanggaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward

Download :
23.9.PBI.2021_LCS.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/33/PBI/2004

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 12/11/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Operasi Moneter

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/21/PBI/2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
Peraturan BI No. 10/14/PBI/2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
Peraturan BI No. 7/30/PBI/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

Mengubah :

Peraturan BI No. 6/4/PBI/2004 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
Peraturan BI No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

Download :
Peraturan BI No. 6-33-PBI-2004.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.