Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 1,116 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 166 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara

Download :
pp no 166 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 166 Tahun 2015

Standar Operasioanal Prosedur Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Peraturan Bupati No 166 Th 2015.pdf
Perbup Tanah Laut Nomor 166 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2015/NO.573

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasioanal Prosedur Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG) yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG) ; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 166 Tahun 2020

Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mundu Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Perbup Nomor 166 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 166 Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga

Standar/Pedoman

Abstrak

Standar Operasional

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2021/NO.166

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga

ABSTRAK:

Bahwa perhitungan Standar Satuan Harga harus memperhatikan harga dasar, koefisien kenaikan harga dan komponen lainnya, sehingga perlu adanya Standar Operasional Prosedur Perhitungan;
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 28 Tahun 2020; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Perhitungan Standar Satuan Harga, BAB III Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
7

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 1999

Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Diubah dengan :

KEPPRES No. 133 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

Mencabut :

KEPPRES No. 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

Download :
Keppres_No_166 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1965

Pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 166 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 166 Tahun 2021

Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
166 PERBUP_NO_0166_TAHUN_2021_SALINAN_PEMANFAATAN_SIST.pdf

Abstrak

SPBE

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 167

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan

ABSTRAK:

menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Pacitan yang efektif diperlukan adanya pemanfaatan data yang akurat, lengkap dan akuntabel; b. bahwa guna memberikan arah dan landasan hukum terkait dengan pemanfaatan data daerah dalam Sistem Informasi Kabupaten agar terkoordinasi dengan baik perlu diatur pedoman pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan;
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 9. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur; 10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan;
Peraturan Bupati tentang pemanfaatan sistem informasi kabupaten di Kabupaten Pacitan yang memuat 10 bab, 24 pasal, terdiri dari bab ketentuan umum, ruang lingkup, kedudukan dan para pihak, hak dan kewajiban, standar data, alur pelaksanaan sikab, pengelolaan dan pengembangan, pengamanan data, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
11

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1967

Pengangkatan Dr Soelianti Saroso Dr.P.H. Sebagai Pejabat Sementara Direktur Jenderal Krida Nirmala

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 166 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1950

Penetapan Kedudukan Dan Gaji Sementara Mr. Abdul Wahab Soerjoaningrat Selaku Sekretaris Dewan Kementerian Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 2000

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Diubah dengan :

KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
KEPPRES No. 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Mencabut :

KEPPRES No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KEPPRES No. 82 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen
KEPPRES No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
KEPPRES No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
KEPPRES No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
KEPPRES No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
KEPPRES No. 40 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
KEPPRES No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
KEPPRES No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
KEPPRES No. 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian
KEPPRES No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
KEPPRES No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
KEPPRES No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
KEPPRES No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
KEPPRES No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
KEPPRES No. 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
KEPPRES No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
KEPPRES No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KEPPRES No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
KEPPRES No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
KEPPRES No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
KEPPRES No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
KEPPRES No. 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
KEPPRES No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
KEPPRES No. 64 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
KEPPRES No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
KEPPRES No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
KEPPRES No. 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_166_th_2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1999.