Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,112 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Dicabut sebagian dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Ketentuan pengadaan Bahan Berbahaya yang berasal dari Impor

Mencabut :

Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009

Download :
Permendag No. 75 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 Tahun 2014

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 10/Permentan/RC.200/3/2018 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian

Download :
Permentan Nomor 36 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkes No. 61 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta

Mengubah :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/Menkes/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Download :
Permenkes Nomor 2354 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 39/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, Dan Kontaminan Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

Download :
Permen KKP Nomor 37 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 Tahun 2017

Pengenaan Tarif Jasa Pengujian, Analisis Dan Sertifikasi Bagi Pelajar Dan Mahasiswa

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 29 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 180/05/2012 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga

Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 5 TAHUN 2012_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 Tahun 2013

Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan

Download :
POJK 5-2013 pengawasan BPJS.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 11.1 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan, Perhitungan dan Pembayaran Pajak Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

pajak-petunjuk pelaksanaan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11.1, BD.2020/NO.11.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan, Perhitungan dan Pembayaran Pajak Restoran

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kejelasan dan kesesuaian penyetoran Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak restoran.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019.
Materi pokok: Pelaporan, Tata Cara Perhitungan Pajak, Pembayaran, dan Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran : 1 Halaman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tahun 2010

Minapolitan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 12 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 2B Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Puskesmas Rawat Inap Dalam Wilayah Kota Baubau

Download :
Perwali Baubau No. 02.b Tahun 2012.pdf

Abstrak

retribusi

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2B, BD.2012 / NO.2B

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Retribusi Pelayanan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Puskesmas Rawat Inap Dalam Wilayah Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan dana pelayanan Jampersal (Jaminan Persalinan) sebagai telah diatur berdasarkan Petunjuk Teknis Jampersal Tahun 2012 adalah merupakan salah satu jenis rertribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan jaminan persalinan dipandang perlu menetapkan besarnya tarif retribusi pelayanan Jampersal di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau dalam rangka pemanfaatan dana Jaminan Persalinan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Dua Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasann Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN BAB V TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA PELAYANAN DASAR BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.