Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 2B Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Puskesmas Rawat Inap Dalam Wilayah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN BAB V TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA PELAYANAN DASAR BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 2B Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Puskesmas Rawat Inap Dalam Wilayah Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

05 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2012 / NO.2B

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 423 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No. 02.b Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2B, BD.2012 / NO.2B
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Retribusi Pelayanan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Puskesmas Rawat Inap Dalam Wilayah Kota Baubau
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan dana pelayanan Jampersal (Jaminan Persalinan) sebagai telah diatur berdasarkan Petunjuk Teknis Jampersal Tahun 2012 adalah merupakan salah satu jenis rertribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan jaminan persalinan dipandang perlu menetapkan besarnya tarif retribusi pelayanan Jampersal di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau dalam rangka pemanfaatan dana Jaminan Persalinan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Dua Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasann Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN BAB V TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA PELAYANAN DASAR BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521