Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,143 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2008 Tahun 2008

Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan

Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. PER.12/MEN/2008 Tahun 2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KP 7 Tahun-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017 Tahun 2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Perindustrian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenperin No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal

Mengubah :

Permenperin No. 106/M-IND/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Permenperin No. 69/M-IND/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/7/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
Permenperin No. 19/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal

Download :
Permenperin_No_31_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 7A Tahun 2011

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
perwal no 7a tahun 2011.pdf

Abstrak

ulp-barjas

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7A, BD.2011/No.7a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang

ABSTRAK:

. bahwa dalam rangka menjamin. transparensi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Lingkungatl Pemerintah Kota Semarang serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah perlu adanya suatu Lembaga yang mampu bekerja secara profesional dalam menerapkan pnnsip-pnneip pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Barang I Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang I Jasa Kota Semarang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undpng Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 Tahun 2006 danPeraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 Tahun 2006
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan,tugas, wewenang dan tanggungjawab,struktur organisasi, tempat kedudukan, tata mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP, tim advisor, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011.
11 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 12/11/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Operasi Moneter

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/21/PBI/2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
Peraturan BI No. 10/14/PBI/2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
Peraturan BI No. 7/30/PBI/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
Peraturan BI No. 6/33/PBI/2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

Mengubah :

Peraturan BI No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka

Download :
Peraturan BI No. 6-4-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 Tahun 2015

Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)

Mencabut :

Peraturan BI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

Download :
POJK 27-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15.2 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dalam kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dalam kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15.2, BD.2020/NO.529.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dalam kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
UU Nomor 14 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020; Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015; Perbub Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2020; Perbub Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, 3 dan Psal II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15.2 Tahun 2020
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2007

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2007_12A.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2010 Tahun 2010

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 20/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014
Permen PUPR No. 23/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

Download :
Permen02-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015 Tahun 2015

Rawa

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/PRT/M/1993 tentang Reklamasi Rawa

Download :
PermenPUPR29-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17b Tahun 2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2015.