Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.702 peraturan dalam 1,924 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.01/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Mencabut

PMK No. 232/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
PMK No. 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan
PMK No. 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Download file:

PMK Nomor 136 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.010/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Diubah dengan

PMK No. 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
PMK No. 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Mengubah

PMK No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Download file:

PMK Nomor 164 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.06/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PMK Nomor 211 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 229/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan

Download file:

70_PMK.05_2018.pdf

PEMBAYARAN - PENSIUN - TATA CARA

2018

Peraturan Menteri Keuangan NO. 70/PMK.05/2018, BN.2018/NO.881, jdih.kemenkeu.go.id : 8 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017, antara lain ditetapkan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sejak tanggal 14 Januari 2004, yang meliputi Pensiun diri sendiri, pensiun janda/duda, tunjangan yatim dan/atau piatu, tunjangan orang tua, dan pensiun terusan. Pihak yang dapat mengajukan permintaan pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan terdiri dari penerima pensiun atau ahli waris penerima pensiun. Penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun mengajukan permintaan pembayaran Pensiun kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
-
-
12 HLM, Lampiran halaman 9 s.d. 12.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.06/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

Download file:

PMK Nomor 168 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.02/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/Pmk.02/2017 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi

Download file:

PMK Nomor 204 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.01/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/Pmk.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 220/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

Mengubah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

Download file:

PMK Nomor 63 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

Abstrak

Badan Layanan Umum Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Download file:

PMK Nomor 82 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.04/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran Ke Kas Negara

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunal dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran Ke Kas Negara

Download file:

PMK Nomor 100Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
ketentuan Pasal 1 7, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha

Dicabut sebagian dengan

PMK No. 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor
ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 1 9 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Kemudahan Berusaha

Download file:

PMK Nomor 29 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.